TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Pemkab Berau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Berau Tahun 2024 di ruang rapat RPJMD Bapelitbang, Kamis (5/4/23).
Musrenbang RKPD tersebut mengusung tema “Pemerataan Sarana dan Prasarana Publik Yang Berkualitas Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah”.
Dalam kesempatannya, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas mengatakan bahwa sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah yang bertujuan untuk membahas rancangan RKPD Kabupaten Berau Tahun 2024.
“Dimana Musrenbang RKPD Kabupaten terdiri atas Musrenbang RKPD Kabupaten dan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan yang telah selesai kita laksanakan beberapa waktu lalu,” ujar Sri.
Sehingga Sri menginginkan bersama-sama berkontribusi memberikan masukan serta penajaman kembali prioritas dan program serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Berau tahun 2024 agar lebih sesuai dengan permasalahan dan isu yang sedang dihadapi Kabupaten Berau menghadapi Tahun 2024.
“Saya menginginkan kerjasama, agar Tahun 2024 nanti apa yang kita rencanakan ini bisa semakin baik dalam usaha memajukan Kabupaten Berau,” terangnya.
Lanjutannya, RKPD Kabupaten Berau yang dilaksanakan untuk Tahun 2024 ini merupakan perumusan kebijakan Pembangunan Kabupaten Berau pada tahap ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Ekonomi Kabupaten Berau tahun 2022 tumbuh sebesar 3,95 persen, melambat dibanding capaian tahun 2021 yang dapat tumbuh sebesar 5,36 persen dan menyumbang 6,19 persen terhadap total PDRB kabupaten/kota se Provinsi.
“Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Berau sebesar 3,95 persen pada tahun 2022 ini, tidak terlepas dari pertumbuhan yang terjadi pada lapangan usaha yang ada di Kabupaten Berau,” jelasnya.
Sri mengatakan, dengan pertumbuhan lapangan usaha yang semuanya bernilai positif pada tahun 2022, turut memberikan andil positif terhadap pertumbuhan ekonomi Berau. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian, memiliki andil atau sumber pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 2,08 persen walaupun persentasenya tidak sebesar tahun 2021 yang mencapai 4,35 persen.
“Beberapa hal perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKPD Kabupaten Berau Tahun 2024 adalah resesi ekonomi dunia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Berau,” tegasnya.
Dirinya menyebut, dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berdaya saing serta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, Pemerintah perlu mendorong keterlibatan masyarakat dan akses publik terhadap informasi pemerintahan dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
“Dalam periode kepemimpinan kami, kami telah melaksanakan misi yang dielaborasikan dalam wujud 18 program kerja unggulan dan akan terus melanjutkan beberapa target yang belum tercapai dan menjadi fokus pada tahun 2024, yaitu antara lain peningkatan infrastruktur untuk menunjang perekonomian kampung dan kota,” kata Sri.
Selain itu, pihaknya juga akan melanjutkan program pengembangan sarana dan prasarana destinasi pariwisata untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal. Dari segi pelayanan publik, peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas melalui SDM yang profesional berbasis digital dan teknologi juga perlu menjadi prioritas untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Berkaitan dengan hal tersebut, setiap OPD wajib untuk memahami dan mengimplementasikan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah Berau 2021-2026,” tuturnya.
Sri menambahkan, dalam rangka menghadapi Pemilu Tahun 2024, diharapkan seluruh pemangku kepentingan wajib menjaga stabilitas politik dan keamanan di wilayah masing-masing, sehingga tercipta iklim yang kondusif, yang berdampak kepada pencapaian sasaran pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Oleh karena itu, kita memerlukan upaya maksimal agar potensi konflik dapat dicegah dan frekuensi konflik dapat ditekan serendah mungkin,” pungkasnya. (Yud/Ded/Adv)
