GUNUNG TABUR, PORTALBERAU- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Berau menggelar sosialisasi dan kesepakatan bersama para pihak menuju kecamatan, kelurahan dan kampung layak anak dalam rangka Kabupaten Berau menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022 di Kecamatan Gunung Tabur, pada Rabu, (21/12/22).
Kepala DPPKBP3A Berau, Rabiatul Islamiah mengatakan, menuju KLA maka pemerintah daerah harus melakukan pembangunan dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang di laksanakan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kita harus bekerja keras untuk merealisasikannya, tentu harus terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ujar Rabiatul.
Dirinya menjelaskan, untuk mempercepat Berau menuju KLA adalah dengan membentuk Kecamatan, Kelurahan dan Kampung Layak Anak yang dimana dapat memobilisasi semua sumber daya, dana dan sarana baik yang ada di pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Kampung serta masyarakat, media masa dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
“Hal ini tidak mudah tercapai apabila tanpa dukungan semua pihak. Jadi kami akan terus berupaya menggandeng pihak terkait untuk ikut bekerjasama,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Rabiatul menyebut, pihaknya kali ini menyasar kegiatan Sosialisasi dan Kesepakatan Bersama Para Pihak Menuju Kecamatan, Kelurahan dan Kampung Layak Anak di Kecamatan Gunung Tabur ini.
“Tentunya untuk menambah pengetahuan bagi aparat pemerintahan kecamatan, kelurahan dan kampung tentang hak anak dalam pengimplementasiannya dengan sistem pelayanan yang holistik dan menjamin pemenuhan hak anak ,” jelasnya.
Dengan dipahaminya indikator Kecamatan, Kelurahan dan Kampung Layak Anak Rabiatul berharap akan mampu meningkatkan sensitifitas dan kepedulian para pihak untuk bersama hadir dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam wujud karya nyata.
“Lahirnya kebijakan terkait Perlindungan Anak yang benar-benar responsif terhadap pemenuhan hak anak dan bersifat implementatif, serta memastikan tersedianya lembaga layanan untuk anak yang didukung oleh SDM yang handal dan terlatih,” pungkasnya. (Yud/Ded)
