TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2022. Rapat tersebut dilakukan di Ruang Sangalaki Kantor Bupati, Kecamatan Tanjung Redeb, Senin (8/8/22).
Dikatakannya, forum tersebut sangat penting dan strategis untuk membangun sinergitas antar pihak terkait, yaitu BPBD, Manggala Agni, KPH, TNI, Polri, relawan, dunia usaha hingga masyarakat dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Bumi Batiwakkal.
“Hal ini merupakan cara kita untuk mempererat sinergitas bersama pihak terkait,” ungkapnya.
Selain itu, kegiatan ini juga berkenaan dengan adanya Instruksi dari Presiden RI Nomor 3 Tahun 2020 yang telah mengamanatkan para Bupati/Walikota untuk mengoptimalkan tupoksi BPBD sebagai koordinator dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kabupaten/kota, serta mengalokasikan biaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara memadai pada pos anggaran rutin maupun BTT.
“Intinya ini langkah kita dalam mempersiapkan dan merencanakan kegiatan dalam pencegahan serta pengendalian Karhutla di wilayah kita sekaligus pembahasan alokasi biaya, memberikan pembinaan dan lain sebagainya,” jelasnya.
Sri berpesan kepada semua pihak terkait, untuk senantiasa menjalin sinergi dan kolaborasi aktif dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
“Perlu kita pahami bersama bahwa upaya preventif lebih baik daripada kuratif, mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh pihak serta masyarakat untuk saling bahu-membahu mencegah terjadinya karhuta di Bumi Batiwakkal,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulanagan Bencana Daerah (BPBD) Berau, Thamrin mengatakan pihaknya sudah siap dalam segi operasional. Adapun kesiapan dari strategi Pemkab Berau adalah kesiapan personil, sarpras, dan membentuk posko di 11 kecamatan.
“Ini merupakan salah satu upaya bagaimana mendekatkan personil ke kampung atau kecamatan, sehingga nanti pada saat terjadi karhutla kita sudah siap personil yang ada dan sarpras sudah teralokasikan di masing-masing posko, sehingga kita tinggal memantau dan memberi dukungan dari posko induk apabila ada kejadian karhutla,” jelas Thamrin.
Adapun wilayah yang berpotensi terjadi karhutla diantaranya daerah pesisir, pedalaman dan daerah perkotaan seperti Kecamatan Sambaliung, Gunung Tabur, dan Teluk Bayur. Menurutnya, daerah-daerah yang rawan terjadi karhutla sudah dapat diantisipasi.
“Yang kita utamakan adalah paradigma tidak seperti dulu, kalau dulu kejadian dulu baru kita tangani, tapi sekarang kira rubah paradigmanya dulu untuk mengupayakan pencegahan, dengan selalu melakukan pemantauan di lapangan, khususnya penanganan hotspot atau titik panas,” tandasnya. (yud/mrt)
SIGAP Jadi Contoh Pembangunan Hijau Desa di Kaltim dan Kaltara
PORTALBERAU - Di tengah tantangan perlindungan hutan dan meningkatnya risiko bencana ekologis di berbagai wilayah Indonesia, praktik pembangunan berbasis desa...
