Terkendala Anggaran, Pasar Rakyat di Labanan Tak Difungsikan

TELUKBAYUR, PORTALBERAU- Hingga kini Pasar Rakyat Kampung Labanan Makmur belum juga difungsikan sebagai tempat jual beli oleh masyarakat. Hal itu lantaran sejumlah fasilitas pendukung belum terpenuhi.

Diketahui pasar rakyat tersebut dibangun sejak September 2019 dengan menelan biaya Rp 1,2 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Reboisasi (DR) 2019.

Kepala Kampung Labanan Makmur, Mupit Datusahlan mengatakan sebenarnya pihaknya sudah mengupayakan beberapa pembangunan seperti akses jalan masuk, pengerasan jalan, serta penataan rencana pembangunan.

“Akan tetapi keuangan kampung saat ini justru hampir-hampir tidak ada yang bisa digunakan untuk proses membangun,” katanya.

Diakui Mupit, anggaran kampung saat ini lebih digunakan untuk melaksanakan program dari visi misi yang sudah ditentukan oleh pemerintah, hal itu dikatakannya sangat menyulitkan bagi pemerintahan kampung untuk bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat melalui dana desa, atau dana transfer dari pemerintah.

“Karena tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak masyarakat bahwa dana transfer itu kemudian dapat dikelola sepenuhnya untuk memenuhi hajat hidup masyarakat di kampung atau pengelolaan di kampung. Kalaupun ada, itupun jumlahnya tidak banyak sehingga itu tidak bisa meng-cover,” jelasnya.

“Nah, artinya sebelumnya perencanaan itu haruslah sangat matang, perencanaan itu harus sangat baik, penghitungan anggarannya juga harus sangat-sangat baik sehingga semuanya bisa dilakukan,” tambahnya.

Dirinya mengungkapkan, pasar rakyat tersebut dulunya memang sudah disepakati menjadi pusat pemerintahan sejak terbakar beberapa waktu lalu.

“Kemudian kita memunculkan pasar sementara dalam rangka menunggu uluran perhatian pemerintah untuk dapat membangunkan komplek pasar yang layak atau yang sangat diharapkan oleh masyarakat, sehingga bisa menjadi penopang ekonomi selain pasar-pasar lain yang ada di Berau,” terang Mupit.

Namun ia menilai sangat sulit untuk menggerakkan kembali pasar rakyat tersebut dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki kampung.

“Sementara dana yang ada sudah teralokasi untuk pelaksanaan program-program dari pemerintah daerah dan pusat, jadi sulit,” tandasnya. (rzl/mrt)