TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga, meminta agar Pemprov Kaltim dan Pemkab Berau, bisa mengupayakan jalur alternatif yang menghubungkan antar kecamatan tidak terputus saat penutupan jembatan Sambaliung nanti.
“Apakah kita akan mengadakan ponton, seperti yang pernah terjadi di Kutai Kartanegara atau mungkin ada alternatif yang lain,” ujar Saga, Selasa (17/5/22).
Dikatakan Saga, saat penutupan jembatan dilakukan, Pemprov maupun Pemkab harus bisa menyediakan alternatif penyeberangan bagi kendaraan kecil atau kendaraan besar seperti truk pengangkut sawit.
“Harus diupayakan agar mobilitas masyarakat, baik yang dari pesisir maupun sebaliknya tidak terganggu. Apalagi jembatan Sambaliung juga merupakan jalan penghubung untuk mendatangkan bahan pokok dan kebutuhan lain ke daerah pesisir. Termasuk truk-truk pengangkut sawit. Semoga ini tidak mengakibatkan ketertundaan, sebab bisa sangat mempengaruhi aspek-aspek lain,” jelasnya.
Lanjutnya, sebagai langkah awal ia menyarankan agar Dinas Perhubungan (Dishub) segera berkoordinasi dengan Pemprov, bagaimana alternatif terbaik untuk masyarakat sebelum diberlakukan tutup total tersebut.
Saga juga mengimbau agar masyarakat agar bisa bersabar menanti hingga jembatan Sambaliung kembali difungsikan dengan normal, karena renovasi jembatan merupakan kepentingan bersama.
“Sambil pemerintah mencarikan solusi, masyarakat harus bisa sabar. Apalagi perbaikan jembatan merupakan kepentingan kita bersama. Terlebih jembatan sudah tergolong tua,” ucapnya.
Dibeberkan Saga, ia sempat meminta Pemprov membangun jembatan kembar sebelum dilakukannya renovasi jembatan Sambaliung. Namun wacana tersebut tidak bisa direalisasikan.
“Sempat saya ajukan agar dibuatkan jembatan kembar untuk jembatan sambaliung, tetapi sudah ada DPA jadi tidak bisa direalisasikan,” lanjutnya.
Saga berharap perbaikan jembatan Sambaliung dapat berjalan dengan lancar dan beriringan dengan mobilitas masyarakat yang tidak terganggu.
“Saya hanya berharap semua bisa berjalan lancar, baik untuk perbaikan jembatan maupun arus bolak-balik masyarakat antar kecamatan tidak terganggu. Untuk itu, semoga pemerintah segera menemukan solusi yang paling tepat dan tidak merugikan pihak manapun,” tandasnya. (yud/mrt)
Deklarasi Maju Ketua Kohati PB HMI dan Launching Buku Rebut Ruang, Andi Wahyuni Muzakkir Usung Kohati Inklusif
SAMARINDA, PORTALBERAU — Andi Wahyuni Muzakkir menegaskan komitmennya memperjuangkan kepemimpinan perempuan yang lebih terbuka melalui gagasan Kohati Inklusif. Komitmen tersebut...
