TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Wakil Bupati Berau, Gamalis mengatakan, wacana penghapusan tenaga honorer sangat berpengaruh kepada masyarakat di Kabupaten Berau. Yang dikhawatirkan, sektor pendidikan dan kesehatan. Sebab, banyak diisi dengan tenaga honorer.
Menurut Gamalis jika memang ingin menghilangkan status tenaga honorer, jangan diberhentikan. Tapi, dialihkan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kalau bisa tenaga honorer jangan sampai dihapus. Dijadikan PPPK saja,” tegasnya, Rabu (30/3/22).
Apabila wacana penghapusan tenaga honorer diterapkan di Kabupaten Berau, dampaknya akan menambah beban pengangguran.
“Otomatis pengangguran akan bertambah di Berau. Karena kita masih kekurangan tenaga pendidik dan kesehatan. Jika tidak ada mereka, PNS jadi kewalahan,” ucapnya.
Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau masih sanggup untuk menggaji para tenaga honorer. Terbukti hingga saat ini masih busa tertangani dan tidak ada keluhan apa-apa.
“Malahan masih bisa ditambah. Tetapi, karena ada aturan yang tidak boleh menambah, mengurangi, memberhentikan ataupun mengangkat dan sebagainya, maka kita ikuti aturan itu,” ujarnya.
Hal itu tentu melihat kemampuan masing-masing SDM. Apakah bisa memenuhi persyaratan atau tidak. Apakah bisa lolos ketika beralih menjadi PPPK. Sementara, pihaknya saat ini masih menunggu info selanjutnya terkait penghapusan tenaga honorer.
“Nanti dilihat dulu dalam bentuk apa dikeluarkannya. Tentu Pemkab Berau akan memberikan masukan kepada pusat. Mungkin Bupati Berau akan melakukan komunikasi dengan pihak bersangkutan agar menjadi perhatian,” terangnya.
Gamalis menambahkan, pemerintah pusat tidak perlu melihat penghapusan tersebut akan memengaruhi keuangan daerah. Tapi, beban daerah juga perlu diperhatikan.
“Terkait pembatasan kuota PPPK Berau akan dikomunikasikan dulu dengan pusat untuk menambah kuota. Karena wacananya kan hanya mehapus status tenaga honorer, bukan untuk memberhentikannya,” tutupnya. (Yud/Ded)
