PULAU DERAWAN, PORTALBERAU — Rencana pemangkasan Alokasi Dana Kampung (ADK) 2027 berpotensi memengaruhi pelaksanaan sejumlah program pelayanan masyarakat di tingkat kampung.
Pemerintah Kampung Pulau Derawan pun mengantisipasi dampak tersebut dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menggandeng pihak ketiga untuk mendukung pembangunan.
Kepala Kampung Pulau Derawan, Indra Mahardika, mengatakan pengurangan ADK tentu membawa konsekuensi terhadap program yang selama ini dijalankan pemerintah kampung.
Walau demikian, pihaknya berupaya agar keterbatasan anggaran tidak sepenuhnya menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Kami tidak hanya bergantung pada ADK, tetapi juga berupaya mengoptimalkan sumber pendanaan lain seperti Pendapatan Asli Kampung (PAK) serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak,” ujarnya, Jum’at (9/10/26).
Dijelaskannya, apabila pengurangan ADK terjadi, gaji dan honorarium perangkat kampung tidak menjadi sektor yang terdampak. Kendati demikian, sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat berpotensi mengalami penyesuaian.
Program tersebut di antaranya beasiswa bagi anak sekolah, bantuan langsung tunai (BLT), hingga santunan kematian.
Menurutnya, dukungan anggaran kampung masih memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan program pendidikan dan bantuan sosial bagi warga.
“Bantuan seperti beasiswa anak sekolah, BLT, dan santunan kematian kemungkinan akan mengalami pengurangan. Padahal, program-program itu sangat dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemerintah Kampung Pulau Derawan selama ini menjalin kerja sama dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau.
Kolaborasi juga dilakukan bersama organisasi nonpemerintah atau NGO, terutama dalam penanganan persoalan sampah.
Ia menyebut, pendekatan jemput bola menjadi salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan program pembangunan. Pemerintah kampung aktif berkomunikasi dengan OPD terkait sekaligus menggandeng pihak ketiga guna menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Salah satu contohnya ialah pengelolaan sampah. Ketika anggaran operasional yang tersedia hanya mencukupi untuk enam bulan, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau hingga memperoleh bantuan bahan bakar minyak (BBM).
“Untuk pembangunan, kami lebih banyak melakukan jemput bola ke OPD terkait dan menggandeng pihak ketiga,” tuturnya.
Ditambahkannya, ADK tetap memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui dukungan terhadap pendidikan dan program sosial.
“Program itu keberlanjutan alokasi dana tersebut dinilai penting bagi pelayanan dan pembangunan di tingkat kampung,” kuncinya. (*/)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
