TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Proses pengadaan proyek pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026 belum bergerak. Hingga kini, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Berau belum menerima rincian paket pekerjaan yang akan dilelang karena tahapan administrasi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih harus diselesaikan.
Kondisi ini menjadi perhatian di tengah semakin terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun anggaran. OPD pun didorong segera menuntaskan dokumen perencanaan agar paket pekerjaan yang telah dianggarkan dapat masuk ke tahapan pengadaan.
Kepala UKPBJ Berau, Jimmy Arwi Siregar, mengatakan pihaknya belum memperoleh informasi resmi mengenai jumlah maupun daftar paket pekerjaan yang akan diproses melalui anggaran perubahan.
“Untuk saat ini kami belum menerima rincian paket pekerjaan yang akan masuk, baik jumlah paket maupun OPD yang mengusulkannya. Jadi memang belum bisa kami pastikan berapa yang nantinya akan diproses melalui UKPBJ,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengumuman paket pengadaan harus didahului penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh masing-masing OPD. Setelah dokumen tersebut rampung, paket kegiatan dapat dimasukkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Dengan demikian, kesiapan administrasi di tingkat OPD menjadi salah satu tahapan penting sebelum proses pengadaan dapat ditindaklanjuti UKPBJ.
“Informasi mengenai paket-paket itu nantinya bisa dilihat melalui SiRUP. Tetapi sebelum masuk ke sana, OPD harus menyelesaikan tahapan administrasinya terlebih dahulu,” jelasnya.
Jimmy menegaskan, percepatan penyelesaian dokumen perencanaan perlu menjadi perhatian seluruh OPD. Pasalnya, keterlambatan pada tahap administrasi berpotensi membuat proses pengadaan semakin menumpuk menjelang berakhirnya tahun anggaran.
Ia pun meminta OPD yang telah menyiapkan kegiatan agar segera merampungkan RKA dan mengumumkan paket pekerjaan melalui RUP sesuai ketentuan.
“Kalau RKA-nya sudah selesai dan paketnya sudah siap, OPD bisa langsung melakukan input ke RUP. Kalau sudah diumumkan, kami di UKPBJ juga bisa memantau dan menindaklanjutinya sesuai tahapan pengadaan,” katanya.
Menurutnya, pengumuman RUP menjadi dasar bagi UKPBJ untuk memantau paket-paket yang akan diproses. Selama informasi tersebut belum tersedia, pihaknya belum dapat memastikan jumlah pekerjaan yang masuk dalam tahapan pengadaan APBD-P 2026.
“Yang kami harapkan OPD bisa segera melakukan input dan pengumuman RUP. Kalau belum ada pengumuman, kami juga belum memiliki dasar untuk memantau paket tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menekankan agar seluruh OPD memanfaatkan sisa waktu pelaksanaan secara maksimal. Ia meminta program yang telah direncanakan tetap diupayakan berjalan optimal dengan mempercepat penyelesaian tahapan yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.
“Walaupun waktu pelaksanaan sudah semakin terbatas, seluruh program tetap harus diupayakan berjalan secara optimal. Karena itu, proses yang masih menjadi kewenangan masing-masing OPD perlu segera diselesaikan,” tegasnya.
Percepatan penyelesaian administrasi dan pengumuman paket pengadaan diharapkan dapat membuka jalan bagi pelaksanaan proyek APBD-P 2026, sehingga program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai waktu yang tersedia.
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
