TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Dukungan pemerintah pusat menjadi salah satu tumpuan Pemkab Berau untuk menjaga keberlanjutan program bantuan bagi sektor pertanian di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Dalam kesempatannya, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Berau, Lita Handini, mengatakan keterbatasan fiskal daerah membuat pihaknya tidak lagi leluasa mengalokasikan anggaran untuk pengadaan bantuan pertanian seperti bibit, pupuk, obat-obatan hingga alat mesin pertanian.
“Sekarang ini pemerintah daerah tidak punya keuangan lagi untuk memberikan bantuan kepada petani. Bibit, pupuk, obat-obatan, alat-alat pun tidak punya anggaran,” ungkap Lita.
Ia menyebut, pada tahun ini DTPHP Berau sebenarnya memiliki anggaran sekitar Rp9,8 miliar yang sebelumnya dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan petani.
Namun, anggaran tersebut tidak direalisasikan untuk pengadaan bantuan lantaran adanya kebijakan efisiensi dan penyesuaian keuangan daerah.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Berau perlu mengubah pola dukungan kepada petani. Jika sebelumnya bantuan dapat dialokasikan langsung melalui pemerintah daerah, kini pihaknya lebih banyak mengupayakan dukungan melalui program pemerintah pusat.
“Kami berupaya mengarahkan bantuan untuk pusat. Mulai tahun ini banyak bantuan dari pusat, seperti bibit padi, bibit cabai, perbaikan saluran drainase, cetak sawah, sampai pompa,” jelasnya.
Bantuan dari pemerintah pusat juga mulai masuk dalam bentuk alat dan mesin pertanian. Lita menyebut, dua unit traktor baru saja diterima Berau melalui bantuan pemerintah pusat.
Sebelumnya, bantuan berupa alat panen atau combine harvester juga telah diterima untuk mendukung aktivitas petani di lapangan.
Menurut Lita, bantuan tersebut tidak datang begitu saja. DTPHP Berau tetap aktif melakukan pengusulan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan pertanian daerah dapat masuk dalam program bantuan.
“Namanya bantuan diperlukan untuk seluruh Indonesia. Kadang kita ajukan lima, datangnya dua. Kita ajukan sepuluh, datangnya tiga. Seberapa pun yang datang, tetap kita syukuri,” katanya.
Selain mengandalkan bantuan pusat, DTPHP Berau juga menyesuaikan peran yang masih menjadi kewenangan pemerintah daerah. Di tengah keterbatasan anggaran dan perubahan kewenangan, pendampingan, pembinaan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani menjadi fokus yang terus dijalankan.
Lita menambahkan, keterbatasan bantuan langsung tidak berarti pemerintah daerah berhenti mendampingi petani. Pembinaan, pelatihan dan pendampingan tetap dilakukan agar petani mampu meningkatkan kapasitas dan produktivitas secara mandiri.
“Kita tetap bina, tetap dampingi, kita melakukan pelatihan. Arahnya ke sana,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
