TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Wacana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat sambutan positif dari Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.
Dirinya menyebut, jika rencana tersebut benar-benar terealisasi, beban pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai bisa berkurang. Dengan begitu, anggaran daerah dapat lebih leluasa diarahkan untuk mendukung pembangunan.
Ia mengaku telah membaca informasi terkait rencana tersebut. Ia menyebut, bukan hanya PPPK yang diwacanakan menjadi tanggungan pemerintah pusat, tetapi juga tenaga honorer, guru hingga tenaga kesehatan.
“Kalau itu betul-betul bisa terwujud, saya baca-baca juga di media bahwa bukan hanya PPPK, tetapi juga honorer, guru, kesehatan itu diambil alih oleh pusat,” ujarnya.
Pihaknya berharap kabar tersebut benar-benar dapat direalisasikan. Sebab, menurutnya, kebijakan itu akan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur anggaran di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berjalan.
“Semoga kabar itu betul-betul terjadi. Tentu saja bisa meringankan pemerintah daerah, mereka tetap bisa bekerja dan tetap bisa mendapatkan pekerjaan mereka,” harapnya.
Sri menilai, persoalan pembiayaan pegawai menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian karena kebutuhan anggaran daerah cukup besar.
Apabila sebagian beban belanja pegawai dapat dialihkan ke pemerintah pusat, ruang fiskal daerah diharapkan menjadi lebih longgar. Kondisi tersebut dinilai dapat membantu pemerintah daerah menjaga keberlangsungan program tanpa mengabaikan hak para pegawai.
Namun demikian, terkait teknis pelaksanaan maupun mekanisme pengalihan pembiayaan tersebut, pemerintah daerah masih menunggu kepastian dan aturan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Kalau itu nantinya benar-benar diterapkan, pelaksanaannya dapat memberikan kepastian bagi PPPK maupun tenaga lainnya sekaligus membantu daerah dalam mengelola anggaran secara lebih optimal,” kuncinya. (*/)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
