TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menyiapkan skema baru penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota pada 2027.
Ditemui saat kunjungan kerjanya di Kabupaten Berau, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengungkapkan bahwa pola bantuan kemungkinan akan diarahkan menjadi bantuan langsung agar pembangunan di seluruh daerah dapat berlangsung lebih merata.
Menurut Rudy, selama ini mekanisme Bantuan Keuangan (Bankeu) memiliki persyaratan administrasi yang cukup panjang sehingga besaran anggaran yang diterima masing-masing daerah tidak sama. Ada daerah yang memperoleh alokasi besar, sementara daerah lainnya menerima jauh lebih sedikit.
“Kalau dari Pemprov, insya Allah pada tahun 2027 nanti kita akan memberikan bantuan langsung agar pemerataannya bisa tercapai. Karena persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan itu prosesnya cukup banyak. Akibatnya ada daerah yang mendapat banyak sekali, ada juga yang sedikit. Supaya lebih merata, kita akan memberikan bantuan yang benar-benar dibutuhkan kabupaten dan kota di Kalimantan Timur,” ungkap Rudy.
Ia menegaskan, skema tersebut masih menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi memastikan setiap daerah memperoleh dukungan pembangunan yang proporsional sesuai kebutuhan.
Di sisi lain, Rudy juga menyinggung kondisi kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini mengalami penurunan. Meski demikian, penurunan tersebut bukan disebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan dampak kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku secara nasional.
“Anggaran kita hari ini terbatas. Tahun sebelumnya sekitar Rp14,25 triliun, sekarang tinggal Rp12,1 triliun. Penurunannya bukan karena PAD turun, tetapi karena adanya efisiensi sesuai kebijakan yang berlaku,” jelasnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai dukungan pembangunan di kawasan pariwisata Kepulauan Derawan dan Maratua, Rudy meminta masyarakat bersabar.
Menurutnya, pemerintah saat ini masih memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga sanitasi.
“Doakan saja. Saat ini fokus kita adalah memenuhi standar pelayanan minimum, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk sanitasi. Itu menjadi prioritas utama di tengah keterbatasan anggaran yang ada,” katanya.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan komitmen untuk tetap mendukung pembangunan di seluruh wilayah.
“Perubahan pola bantuan pada 2027 kita harapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan riil pemerintah kabupaten dan kota di Benua Etam,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
