TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilihat Pemerintah Kabupaten Berau sebagai peluang untuk memperluas pasar hasil pertanian masyarakat.
Kebutuhan bahan pangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tengah dipetakan agar sebagian dapat dipasok dari produksi petani lokal.
Upaya tersebut dibahas dalam koordinasi pemanfaatan produksi Petani Muda Tangguh Unggul dan Mandiri (PETARUNG) PAMA serta pangan lokal untuk mendukung program MBG yang berlangsung di ruang rapat Dinas Pangan Berau.
Dalam kesempatannya, Plt Kepala Dinas Pangan Berau, Tenteram Rahayu, menyampaikan bahwa tidak semua kebutuhan SPPG dapat langsung dipenuhi dari hasil pertanian daerah.
Ia menyebut, perbedaan karakteristik tanah dan kesesuaian komoditas menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan sebelum menentukan jenis tanaman yang akan dikembangkan.
“Memang ada kebutuhan SPPG yang cukup sulit kita penuhi karena kondisi tanah dan jenis komoditas yang dibutuhkan tidak semuanya sesuai dengan kondisi di Berau,” ungkapnya.
Meski demikian, peluang untuk memasok bahan pangan lokal tetap terbuka. Sejumlah komoditas seperti jagung, buncis, buah-buahan, semangka, pisang hingga jeruk dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan di sejumlah wilayah.
Lanjutnya, pemerintah daerah akan melakukan pemetaan terhadap kampung-kampung yang memiliki kesesuaian lahan dan kemampuan produksi. Langkah tersebut diperlukan agar pengembangan pertanian tidak dilakukan tanpa arah, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang tersedia.
Menurut Tenteram, keberadaan MBG dapat menjadi pasar baru bagi petani. Namun, peluang tersebut harus diikuti dengan perubahan pola produksi, terutama dengan menyesuaikan komoditas yang ditanam terhadap kebutuhan SPPG.
“Yang paling penting kita mengetahui menu SPPG itu seperti apa. Dari situ kita bisa menentukan intervensinya, termasuk komoditas apa yang memang harus ditanam petani,” katanya.
Dirinya menjelaskan, dalam pemetaan awal, kebutuhan terhadap jagung, buncis, timun dan selada disebut cukup besar. Sementara sejumlah sayuran yang selama ini banyak dibudidayakan petani lokal, seperti kangkung, sawi dan bayam, belum seluruhnya menjadi bagian dari kebutuhan menu SPPG.
Tenteram mengatakan, aspek keamanan dan ketahanan bahan pangan juga menjadi perhatian. Bahan baku yang dipasok harus memenuhi standar kebutuhan SPPG, termasuk mempertimbangkan daya simpan serta risiko kerusakan selama proses distribusi.
Karena itu, penguatan rantai pasok tidak hanya bergantung pada petani. Pemerintah daerah juga membuka ruang bagi kelembagaan di tingkat kampung, mulai dari Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), PKK hingga Kelompok Wanita Tani (KWT).
Kelembagaan tersebut dinilai dapat mengambil peran dalam mengonsolidasikan hasil produksi masyarakat sehingga lebih mudah dihimpun dan disalurkan sebagai bahan baku SPPG.
Dirinya juga menyampaikan, BUMK Tumbit Dayak menjadi salah satu pihak yang telah melihat peluang tersebut. Keterlibatan kelembagaan kampung dinilai dapat membantu menciptakan kepastian pasar bagi petani sekaligus menjaga stabilitas harga hasil produksi.
“Kalau ini kita lihat sebagai salah satu upaya transformasi ekonomi, maka sektor pertanian dalam arti luas harus mampu menangkap peluang pasar seperti MBG,” tuturnya.
Sementara itu, program PETARUNG PAMA yang dilaksanakan di Kampung Tumbit Dayak dan Sukan Tengah menjadi salah satu proyek percontohan. Program yang merupakan hasil kolaborasi dengan pihak ketiga tersebut diharapkan dapat menjadi model pengembangan kapasitas petani sekaligus memperkuat produksi pangan lokal.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan sektor swasta juga dinilai penting agar pendampingan, peningkatan kapasitas dan pengembangan produksi petani dapat dilakukan secara berkelanjutan.
“Keterlibatan pihak swasta menjadi bagian penting dalam transformasi ekonomi Berau, khususnya dalam memperkuat sektor pertanian dalam arti luas,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
