TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemkab Berau terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui penerapan manajemen risiko di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga agar program pembangunan tetap berjalan dan target kinerja tercapai di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi maupun perubahan dinamika pembangunan.
Komitmen itu ditegaskan dalam kegiatan Pembukaan Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau, Rabu (15/7/2026).
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat, Warji, mengatakan penerapan manajemen risiko bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang harus diterapkan seluruh perangkat daerah sesuai regulasi yang berlaku.
“Setiap perangkat daerah diwajibkan melakukan penilaian risiko secara berkala. Penilaian ini mencakup analisis terhadap risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan instansi maupun setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan,” ungkapnya.
Menurut Warji, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini semakin kompleks. Fluktuasi pendapatan daerah dan perubahan kondisi ekonomi membuat setiap OPD dituntut mampu memetakan berbagai potensi risiko sebelum berdampak pada pelaksanaan program.
Ia menjelaskan, jika sebelumnya risiko lebih banyak berfokus pada sektor ekonomi konvensional, kini berbagai sektor strategis juga menghadapi tantangan yang harus diantisipasi sejak dini.
“Kita tidak pernah tahu pasti bagaimana kondisi ekonomi ke depan. Karena itu, pengelolaan risiko menjadi benteng agar tujuan organisasi tetap tercapai meskipun berada dalam keterbatasan,” katanya.
Dengan melakukan identifikasi risiko sejak awal, lanjut Warji, pemerintah daerah dapat menjalankan program secara lebih terukur, bertanggung jawab, dan memiliki kepastian dalam aspek administrasi maupun hukum.
“Melalui identifikasi risiko sejak dini, kita bisa bekerja lebih tenang, bertanggung jawab, dan memastikan seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa penguatan manajemen risiko memerlukan komitmen seluruh jajaran OPD, mulai dari pimpinan hingga pelaksana teknis. Sebelumnya, sosialisasi serupa telah melibatkan sekretaris dan kepala subbagian di masing-masing perangkat daerah.
Pada pendampingan kali ini, kehadiran para kepala bagian maupun pejabat yang mewakili diharapkan mampu memperkuat implementasi manajemen risiko sehingga menjadi budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
“Komitmen ini harus berjalan dari level pimpinan hingga pelaksana di lapangan agar penerapan manajemen risiko benar-benar efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
