TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Kebijakan pemerintah pusat yang kembali memberikan ruang fiskal lebih luas kepada pemerintah daerah melalui pelonggaran Transfer ke Daerah (TKD) dinilai menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan di daerah, termasuk di Kabupaten Berau.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas APBD dalam mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatannya, Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan pemerintah daerah menyambut positif arah kebijakan nasional tersebut.
Menurutnya, tambahan ruang fiskal harus dimanfaatkan secara efektif dengan mengutamakan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Setiap kebijakan pemerintah pusat tentu harus kita respons secara cepat dan tepat,” ujarnya.
Ia menyebut, jika ruang fiskal daerah semakin baik, maka fokus Berau adalah memastikan anggaran benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, maupun penguatan ekonomi kerakyatan.
Gamalis menilai tantangan pemerintah daerah saat ini bukan hanya besarnya anggaran yang tersedia, tetapi bagaimana mengelolanya secara berkualitas dan tepat sasaran.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta menyusun program berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
“Berau memiliki potensi besar, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, perikanan hingga pariwisata. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan yang produktif sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah,” bebernya.
Ia menjelaskan, Pemkab Berau juga akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar berbagai program strategis nasional dapat berjalan optimal di daerah.
Menurut Gamalis, sejumlah program prioritas seperti penguatan ketahanan pangan, pengembangan sektor pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi pelayanan publik hingga pemberdayaan UMKM akan menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Seluruh program nasional yang berdampak positif tentu akan kita dukung. Namun implementasinya harus disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Berau agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, baik yang berada di wilayah perkotaan, pesisir maupun pedalaman,” tegasnya.
Ia optimistis, dengan semakin baiknya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Kabupaten Berau akan memiliki peluang lebih besar untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD benar-benar menjadi investasi pembangunan. Bukan sekadar terserap, tetapi mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Berau dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
