TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus mengejar realisasi program bantuan pengembangan perkebunan dari Kementerian Pertanian. Meski bantuan perluasan lahan kakao dan kelapa dalam seluas 200 hektare belum terealisasi, proses pengusulan disebut masih berjalan dan menjadi perhatian utama Dinas Perkebunan (Disbun) Berau.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disbun Berau, Lita Handini, mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar program tersebut dapat segera masuk tahap pelaksanaan. Menurutnya, sejumlah persyaratan administrasi kini menjadi fokus penyelesaian agar tidak menghambat proses pencairan bantuan.
“Kami terus melakukan komunikasi dan melengkapi seluruh kebutuhan administrasi. Harapannya program ini bisa segera berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan,” ujar Lita.
Ia menjelaskan, skema bantuan pengembangan kakao dan kelapa dalam tetap menjadi program prioritas karena dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat sektor perkebunan masyarakat di Kabupaten Berau.
Awalnya, program tersebut direncanakan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Namun, setelah dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, terdapat perubahan skema sehingga pengalokasian diarahkan melalui APBD Perubahan.
“Berdasarkan hasil pembahasan terakhir, usulan kami diarahkan masuk dalam anggaran perubahan. Data kelompok tani penerima juga sudah kami siapkan dan sampaikan,” jelasnya.
Saat ini, Disbun Berau masih melakukan penyempurnaan dokumen pendukung, mulai dari pemutakhiran data kelompok tani hingga penyusunan proposal teknis calon penerima bantuan.
Menurutnya, kelengkapan administrasi menjadi bagian penting agar program dapat berjalan tepat sasaran dan tidak mengalami kendala saat memasuki tahap pelaksanaan.
“Yang sedang kami tuntaskan sekarang adalah data penerima, daftar anggota kelompok tani, serta dokumen pendukung lainnya. Semua sedang kami percepat penyelesaiannya,” katanya.
Disbun Berau memastikan pengawalan terhadap program tersebut akan terus dilakukan hingga bantuan benar-benar dapat diterima oleh kelompok tani yang telah ditetapkan.
“Harapan kami, seluruh proses dapat berjalan lancar sehingga bantuan ini benar-benar memberikan manfaat bagi petani dan mendukung pengembangan perkebunan Berau,” kuncinya.
Upaya mendapatkan dukungan pemerintah pusat tidak lepas dari langkah Pemerintah Kabupaten Berau dalam memperjuangkan pengembangan komoditas perkebunan unggulan daerah.
Sebelumnya, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyampaikan langsung bahwa kebutuhan pengembangan sektor kakao kepada Menteri Pertanian dalam agenda pertemuan di Jakarta.
Sri Juniarsih menilai Berau memiliki potensi besar dalam menghasilkan kakao berkualitas, namun masih menghadapi tantangan pada sisi produksi dan pengembangan kawasan.
“Potensi kakao Berau sangat besar. Kualitasnya sudah dikenal, tetapi kapasitas produksinya masih perlu diperkuat,” ungkapnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian memberikan dukungan berupa bantuan bibit untuk pengembangan perkebunan masyarakat.
Dari pengajuan awal, Kabupaten Berau memperoleh alokasi pengembangan masing-masing 200 hektare untuk kakao dan 200 hektare untuk kelapa dalam.
Program tersebut dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas areal perkebunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Selain memperkuat produksi, Pemkab Berau juga mulai mendorong pengembangan sektor hilir dengan menetapkan sejumlah desa sebagai kawasan sentra pengolahan kakao.
Pengembangan dari sisi budidaya hingga pengolahan diharapkan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan membuka peluang ekonomi baru di tingkat desa. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
