TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Program Jaga Desa yang dijalankan Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau akan memasuki babak baru. Jika sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada pendampingan dan pengelolaan administrasi dana kampung, kini Kejari Berau akan memperkuat sosialisasi terkait tindak pidana korupsi sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan anggaran di tingkat kampung.
Kepala Kejaksaan Negeri Berau, Reopan Saragih, melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Berau, Imam Ramdhoni, mengatakan perubahan fokus tersebut dilakukan setelah muncul berbagai informasi terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana kampung yang tidak lagi sebatas kesalahan administratif.
Menurutnya, selama ini pihak kejaksaan secara rutin mengingatkan pemerintah kampung agar mengelola anggaran secara transparan dan sesuai aturan. Namun ke depan, materi sosialisasi akan lebih menekankan konsekuensi hukum apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam penyalahgunaan dana.
“Selama ini kami selalu mengingatkan terkait pengelolaan dana yang baik. Sekarang kami lebih menekankan sosialisasi mengenai tindak pidana korupsi. Ini benar-benar menjadi warning bagi kepala kampung,” ujar Imam.
Ia mengungkapkan, pihaknya menerima sejumlah informasi di lapangan yang mengindikasikan adanya persoalan dalam pelaksanaan pembangunan kampung.
Bahkan, kata dia, beberapa laporan yang diterima menunjukkan dugaan penyimpangan yang tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kesalahan administrasi semata.
“Kami mendengar ada informasi-informasi yang mengarah bukan lagi pada kesalahan administrasi, tetapi sudah ada indikasi niat untuk melakukan penyimpangan. Ada juga informasi terkait pembangunan yang seharusnya sudah selesai, namun pelaksanaannya tidak jelas,” bebernya.
Lanjutnya, melalui Program Jaga Desa, Kejari Berau menginginkan para kepala kampung dan perangkat desa semakin memahami batasan hukum dalam penggunaan anggaran negara. Langkah ini dinilai penting agar dana kampung yang jumlahnya cukup besar benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Imam menambahkan, pelaksanaan sosialisasi tersebut akan dilakukan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Berau. Program itu dijadwalkan mulai berjalan dalam waktu dekat.
“Kami berkolaborasi dengan DPMK. Rencananya dalam waktu dekat kegiatan ini mulai dijalankan dengan penekanan pada aspek tindak pidana korupsi sebagai upaya pencegahan sejak dini,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
