TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus mengupayakan percepatan penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) atau yang dikenal sebagai galian C. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Upaya tersebut menjadi perhatian Pemkab Berau setelah sejumlah sopir truk menggelar aksi unjuk rasa terkait lambatnya proses penerbitan izin. Persoalan ini dinilai perlu segera mendapat penyelesaian karena berkaitan dengan kelangsungan aktivitas usaha, kebutuhan material pembangunan, hingga potensi pendapatan daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas ESDM untuk membahas kendala perizinan tersebut.
Menurutnya, proses penerbitan izin membutuhkan waktu cukup panjang karena kewenangannya tidak berada di tangan pemerintah kabupaten, melainkan pemerintah di tingkat provinsi.
“Memang kemarin sempat ada demo. Saya juga sudah bertemu dengan Kadis ESDM. Terkait proses perizinannya memang cenderung berbelit-belit dan lama. Seandainya kewenangan itu ada di kita, mungkin akan lebih mudah. Namun kewenangan tersebut bukan berada di pemerintah kabupaten sehingga prosesnya cukup panjang untuk mendapatkan izin,” ujarnya.
Meski kewenangan penerbitan izin berada di luar pemerintah kabupaten, Muhammad Said menegaskan Pemkab Berau tetap berupaya mengambil peran melalui fasilitasi dan koordinasi lintas instansi.
Asisten II Sekretariat Daerah juga telah dilibatkan untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut. Bahkan, Dinas ESDM telah datang ke Berau untuk membantu mendorong kelancaran proses perizinan.
Pemkab Berau berharap koordinasi yang telah dilakukan dapat segera membuahkan hasil sehingga proses penerbitan izin tidak terus berlarut-larut.
Selain menyangkut aktivitas usaha, percepatan perizinan galian C juga berkaitan erat dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Muhammad Said menjelaskan, material seperti tanah urug, pasir dan sirtu merupakan objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Namun, pemungutan pajak tersebut berkaitan dengan legalitas kegiatan usaha. Apabila aktivitas pertambangan belum mengantongi izin resmi, potensi penerimaan pajak dari sektor tersebut belum dapat dioptimalkan.
“Kalau tidak ada izin, pendapatan khusus MBLB juga tidak akan didapatkan. Selama kegiatan itu belum berizin, pajaknya juga tidak bisa dipungut sehingga daerah kehilangan potensi pendapatan,” jelasnya.
Karena itu, Pemkab Berau berharap pemerintah provinsi dapat mempercepat penyelesaian proses perizinan tersebut. Dengan demikian, aktivitas usaha galian C dapat berjalan sesuai ketentuan, kebutuhan material untuk pembangunan daerah tetap terpenuhi, sekaligus memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD Berau. (ADV)
