TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Dinas Perikanan Kabupaten Berau mulai mengoptimalkan fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai pusat aktivitas nelayan sekaligus sentra perdagangan hasil perikanan. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola sektor perikanan yang lebih tertib, terintegrasi, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi nelayan maupun masyarakat.
Kepala Dinas Perikanan Berau, Abdul Madjid, menjelaskan bahwa selama ini sebagian besar hasil tangkapan nelayan masih dipasarkan secara langsung di pinggir jalan maupun di berbagai lokasi lainnya. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan proses pendataan dan pengawasan produksi perikanan daerah.
Menurutnya, pemusatan aktivitas bongkar muat dan penjualan hasil tangkapan di kawasan TPI akan memudahkan pemerintah dalam memantau volume produksi serta jenis ikan yang didaratkan setiap hari.
“Jika seluruh aktivitas terpusat di TPI, pemerintah akan lebih mudah mengontrol jumlah produksi ikan dan mengetahui jenis hasil tangkapan yang masuk setiap harinya,” ujarnya.
Abdul Madjid menambahkan, TPI tidak hanya berfungsi sebagai lokasi transaksi jual beli hasil tangkapan nelayan. Keberadaannya juga memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan sektor perikanan secara menyeluruh.
Selain mempermudah pendataan, masyarakat juga dapat memperoleh ikan segar secara langsung dari nelayan dengan kualitas yang lebih terjamin.
“Pemerintah mendapatkan data produksi yang lebih akurat, sementara masyarakat bisa memperoleh ikan segar langsung dari sumbernya,” katanya.
Ia memastikan kebijakan pemusatan aktivitas di TPI tidak akan disertai penetapan harga tertentu. Seluruh transaksi tetap berjalan sesuai mekanisme pasar yang berlaku.
“Tidak ada harga khusus yang ditetapkan. Nelayan dan pedagang tetap bebas bertransaksi sesuai mekanisme pasar,” tegasnya.
Untuk mendukung optimalisasi fungsi TPI, Dinas Perikanan Berau juga menyiapkan sejumlah rencana pengembangan fasilitas pendukung. Salah satunya adalah pengadaan kendaraan roda tiga yang akan digunakan untuk membantu pengangkutan ikan dari kapal menuju area pelelangan.
Meski demikian, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan dalam merealisasikan berbagai program pengembangan tersebut. Karena itu, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta guna mendukung pembangunan dan pengelolaan fasilitas penunjang di kawasan TPI.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat menghadirkan fasilitas seperti cold storage, pabrik es, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang sangat dibutuhkan nelayan.
“Kami mendorong keterlibatan pihak swasta untuk menghadirkan berbagai fasilitas pendukung di sekitar TPI, mulai dari cold storage, pabrik es, hingga SPBN khusus nelayan,” jelasnya.
Menurut Abdul Madjid, keberadaan SPBN menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak karena aktivitas melaut sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
“Jika nelayan kesulitan mendapatkan bahan bakar, tentu aktivitas melaut akan terganggu. Karena itu, keberadaan SPBN menjadi salah satu prioritas yang perlu segera diwujudkan,” pungkasnya. (*/)
Editor: Ikbal Nurkarim
