TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Kabupaten Berau mencatatkan hasil membanggakan dalam Pelatihan Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan Gelombang I Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kanwil Kemenkum Kaltim). Dari 65 Posbankum yang mengikuti program tersebut, sebanyak 14 Posbankum dinyatakan lulus, bahkan satu peserta asal Berau berhasil masuk jajaran peserta terbaik.
Program yang ditutup pada Senin (8/6/2026) itu dilaksanakan secara daring dengan pusat kegiatan di Aula Kanwil Kemenkum Kaltim, Samarinda. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kapasitas paralegal desa dan kelurahan agar mampu memberikan layanan hukum yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.
Penutupan kegiatan dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, Masan Nurpian, jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, tenaga pendamping profesional desa, serta seluruh peserta pelatihan.
Selain menjadi penanda berakhirnya rangkaian pembelajaran, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pengumuman hasil evaluasi peserta. Mereka yang dinyatakan lulus telah menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan, mulai dari pembelajaran materi hingga proses penilaian kompetensi.
Masan Nurpian mengatakan, keberadaan paralegal Posbankum memiliki posisi penting dalam mendukung akses keadilan bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
“Paralegal bukan sekadar pendamping masyarakat ketika menghadapi persoalan hukum. Mereka juga berperan sebagai jembatan informasi yang membantu warga memahami hak dan kewajibannya,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran Posbankum di desa dan kelurahan akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat sebelum berkembang menjadi sengketa yang lebih besar.
“Paralegal diharapkan mampu menjadi rujukan pertama bagi warga ketika membutuhkan informasi hukum, konsultasi, maupun pendampingan awal terhadap persoalan yang dihadapi,” katanya.
Ia menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan semacam ini menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan layanan bantuan hukum hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit terakses.
“Semakin banyak paralegal yang memiliki kompetensi memadai, semakin besar pula peluang masyarakat memperoleh layanan hukum secara cepat, mudah, dan merata,” terangnya.
Pada kesempatan tersebut, panitia juga memberikan penghargaan kepada 10 peserta terbaik sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan capaian selama mengikuti pelatihan. Penghargaan itu diharapkan mampu mendorong para paralegal untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Masan menegaskan, pemerintah akan terus mendorong penguatan Posbankum sebagai bagian dari pembangunan budaya hukum di tingkat akar rumput.
“Kami ingin layanan hukum benar-benar hadir di tengah masyarakat. Desa dan kelurahan harus menjadi ruang yang ramah terhadap akses keadilan, sehingga warga tidak lagi merasa kesulitan ketika membutuhkan bantuan hukum,” tegasnya.
Kanwil Kemenkum Kaltim menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan hukum yang inklusif sekaligus mendukung terwujudnya desa dan kelurahan yang sadar hukum, mandiri, dan berkeadilan. (*/)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
