TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau masih berupaya merealisasikan program pengadaan bus sekolah yang masuk dalam daftar prioritas pembangunan daerah. Namun hingga pertengahan tahun 2026, program tersebut belum dapat dijalankan akibat keterbatasan kemampuan anggaran daerah.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Berau, Rusnan Hefni, mengatakan pemerintah daerah sebenarnya menargetkan program tersebut bisa berjalan tahun ini. Akan tetapi, kondisi pendanaan menjadi kendala utama yang harus dihadapi.
“Kita semua inginkan program tersebut jalan tahun ini. Tapi masalah pendanaan itu,” ujarnya.
Sebagai langkah alternatif, Pemkab Berau kini menyiapkan upaya untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Menurut Rusnan, usulan bantuan tengah disusun agar kebutuhan armada bus sekolah dapat masuk dalam program bantuan kementerian.
“Itu rencana kami. Kami mencoba melobi Kementerian Perhubungan, membuat usulan supaya bisa dibantu,” jelasnya.
Ia berharap pengajuan tersebut mendapat respons positif dari pemerintah pusat sehingga program yang dinilai penting bagi sektor pendidikan itu dapat segera direalisasikan.
“Kalau kita bisa dapat bantuan, alhamdulillah,” tuturnya.
Saat ini, Dishub Berau sedang menyiapkan dokumen usulan beserta sejumlah persyaratan administratif yang menjadi syarat pengajuan bantuan. Beberapa aspek yang menjadi bahan pertimbangan antara lain jumlah pelajar yang akan dilayani, kondisi infrastruktur jalan, hingga kesiapan sarana pendukung lainnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga masih mengkaji jalur operasional yang nantinya akan dilayani bus sekolah tersebut.
“Semua ini lagi kami bicarakan, juga soal rutenya ke mana, apakah dari Talisayan sampai ke Biduk-Biduk atau dari Tanjung Batu ke Gunung Tabur,” ungkap Rusnan.
Ia menegaskan, pengadaan bus sekolah merupakan salah satu program unggulan kepala daerah yang tetap menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, selain mengandalkan kemampuan APBD, Pemkab Berau juga berupaya membuka peluang pendanaan dari pemerintah pusat.
“Program ini unggulan bupati. Walau kita pakai anggaran daerah, tapi tetap kita minta bantuan kementerian,” kuncinya. (*/)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Ikbal Nurkarim
