TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Redeb yang digadang-gadang menjadi wajah baru layanan kesehatan di Kabupaten Berau justru menghadapi persoalan klasik bahkan sebelum resmi beroperasi.
Ironisnya, bukan soal fasilitas medis, melainkan keberadaan bangunan ilegal yang kini “menyambut” tepat di depan pintu masuk rumah sakit.
Dalam kesempatannya , Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Rifai, soroti hal tersebut dan menilai kondisi ini sebagai cermin lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap aset milik sendiri.
Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat sejumlah bangunan liar yang berdiri di atas lahan pemerintah, bahkan ada bangunan baru yang berdiri persis di akses utama menuju rumah sakit tersebut.
“Yang jadi masalah sekarang, rumah-rumah di depan rumah sakit ini belum bisa kita selesaikan. Bahkan ada bangunan baru berdiri tepat di depan pintu masuk. Kenapa ini dibiarkan?” ujarnya.
Lanjutnya,situasi ini dinilai bukan sekadar pelanggaran tata ruang, tetapi juga berpotensi mengganggu operasional RSUD yang ditargetkan mulai berfungsi pada pertengahan 2026.
Kata dia, keberadaan bangunan permanen yang terus bertambah memperkuat dugaan adanya pembiaran dari pihak berwenang.
Rifai secara khusus menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja yang dianggap belum maksimal dalam melakukan penertiban. Ia menilai, aparat seharusnya bertindak tegas, terlebih status lahan tersebut jelas milik pemerintah daerah.
“Bangunan itu baru, bahkan sudah dipasang AC. Artinya ini bukan bangunan sementara. Lalu di mana Satpol PP kita? Ini kan jelas lahan pemerintah,” tegasnya.
Lebih jauh, ia juga mendesak Pemkab Berau untuk segera menuntaskan persoalan sengketa lahan di kawasan Inhutani. Penyelesaian ini dinilai krusial agar tidak menjadi penghambat saat rumah sakit mulai beroperasi.
DPRD, kata Rifai, siap memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk dalam hal penertiban dan penegakan hukum.
“Kami siap membackup pemda untuk menyelesaikan masalah ini. Kita harus selamatkan lahan ini supaya rumah sakit kebanggaan masyarakat Berau bisa benar-benar beroperasi,” katanya.
Ia pun mengingatkan agar target operasional RSUD pada 2026 tidak sekadar menjadi janji tanpa realisasi. Penertiban bangunan ilegal dan penyelesaian konflik lahan harus berjalan paralel agar fasilitas kesehatan tersebut dapat difungsikan tanpa hambatan.
“Kalau memang 2026 mau dioperasikan, maka ini harus dituntaskan dari sekarang. Termasuk bangunan ilegal yang ada di sana,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
