TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Pesatnya perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau dinilai perlu diimbangi dengan pengawasan yang lebih ketat, khususnya terkait pengelolaan limbah perusahaan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Berau, Fasra Wisono, yang menyoroti potensi pencemaran lingkungan apabila limbah dari aktivitas perkebunan sawit tidak dikelola secara bertanggung jawab.
Menurutnya, pemerintah daerah melalui instansi terkait harus memastikan setiap perusahaan menjalankan kewajiban pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa pengawasan yang konsisten sangat penting agar aktivitas industri tetap berjalan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat di sekitarnya.
“Pengelolaan limbah harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah juga perlu memastikan perusahaan benar-benar menjalankan standar pengolahan limbah yang sudah ditetapkan,” ujarnya.
Fasra menjelaskan, keberadaan industri sawit memang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, baik dari sisi investasi maupun penyerapan tenaga kerja.
Namun demikian, menurutnya aspek perlindungan lingkungan tidak boleh diabaikan, mengingat banyak masyarakat Berau masih bergantung pada sumber air bersih dari sungai untuk kebutuhan sehari-hari.
Ia juga menyoroti potensi risiko yang bisa muncul apabila limbah perusahaan tidak dikelola dengan baik, seperti pencemaran air hingga kerusakan ekosistem di sekitar kawasan perkebunan.
Karena itu, DPRD mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih rutin melakukan uji petik atau inspeksi mendadak di lapangan guna memastikan sistem pengolahan limbah perusahaan berfungsi secara optimal setiap saat.
“Pertumbuhan industri harus berjalan seimbang dengan upaya menjaga lingkungan. Jangan sampai masyarakat di sekitar justru merasakan dampak negatif dari aktivitas perusahaan,” tegasnya. (ADV)
Disnakertrans Berau Sebut Perda Tenaga Kerja Lokal Perlu Dipahami Bersama, Revisi Terbuka Jika Dibutuhkan
TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Berau, Anang Sapransyah, menilai keberadaan Peraturan Daerah (Perda)...
