TANJUNG REDEB,PORTALBERAU – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau terus mematangkan sejumlah program strategis untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan seperti Maratua. Fokus utama tahun ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pemenuhan fasilitas pendukung secara bertahap.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disbudpar Berau, Warji, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggelar pelatihan seni musik tradisional kulintang yang melibatkan peserta dari Kecamatan Maratua.
“Disbudpar akan melakukan pelatihan kulintang dari 20 peserta yang ada di Maratua. Kemudian pelatihan bahasa Inggris untuk tour guide lokal,” ujarnya belum lama ini.
Menurutnya, pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya sekaligus peningkatan kualitas pelayanan wisata.
Keterampilan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dinilai penting untuk mendukung komunikasi antara pemandu wisata lokal dengan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Maratua.
Selain peningkatan SDM, Disbudpar juga berkomitmen untuk melengkapi sarana dan prasarana (sapras) penunjang pariwisata secara bertahap. Hal ini dilakukan agar destinasi wisata di Berau semakin nyaman dan berdaya saing.
“Kemudian fasilitas pariwisata juga akan kita penuhi secara bertahap. Kami juga menginginkan kolaborasi lintas sektor seperti DPUPR untuk pengurangan abrasi di Maratua dan yang lainnya,” jelasnya.
Warji menekankan bahwa pengembangan pariwisata tidak bisa dilakukan secara sektoral. Sinergi dengan perangkat daerah lain sangat dibutuhkan, terutama dalam penanganan abrasi pantai yang berpotensi mengancam infrastruktur dan daya tarik wisata di wilayah kepulauan.
Terkait pembangunan sapras lainnya, pihaknya akan menerapkan skala prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan paling mendesak serta kemampuan anggaran daerah.
“Selanjutnya terkait sapras lain kami akan memprioritaskan berdasarkan kebutuhan, sehingga kegiatan-kegiatan harus pula melihat skala prioritas dengan kemampuan anggaran yang ada,” katanya.
Ia menambahkan, perencanaan program juga disesuaikan dengan kapasitas belanja masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kami juga akan menyesuaikan dengan besaran dan kesanggupan pembelanjaan SKPD,” kuncinya. (*/)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Ikbal Nurkarim
