TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Kurangnya perhatian terhadap perspektif gender dalam proses pembangunan kembali mendapat sorotan dari Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa.
Ia menilai sejumlah program pemerintah masih disusun secara umum tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
Grace menegaskan, pembangunan yang tidak berperspektif gender dapat menimbulkan ketimpangan pelayanan publik.
Menurutnya, keberpihakan pemerintah harus hadir melalui perencanaan yang inklusif.
“Semua manusia memiliki hak yang sama tanpa ada perbedaan. Baik laki-laki, perempuan, orang tua, remaja, maupun anak-anak harus mendapatkan porsi yang sama,” ungkapnya.
Ia menyoroti perlunya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memasukkan program pengarusutamaan gender (PUG) dalam setiap rencana kerja.
Lanjutnya, komitmen pemerintah daerah dinilainya sudah ada, namun implementasi di lapangan masih belum maksimal.
“Tinggal OPD-nya, apakah mau mendukung komitmen itu atau tidak,” tegasnya.
Menurutnya juga, ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan kini semakin terbuka dan harus dimanfaatkan.
Ia menyebut, kebijakan kesetaraan gender yang mulai diterapkan pemerintah merupakan langkah baik, namun hasilnya akan bergantung pada eksekusi OPD dalam menjalankan program.
Grace berharap perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, penyusunan program, hingga perencanaan pembangunan daerah.
“Pengarusutamaan gender merupakan strategi penting agar pembangunan benar-benar inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
