TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meninjau ulang mekanisme perizinan kapal tangkap yang dinilai terlalu terpusat di pemerintah pusat.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menilai sistem yang berjalan saat ini justru mempersulit nelayan untuk melaut dan berdampak langsung pada roda ekonomi masyarakat pesisir.
Menurut Dedy, nelayan Berau sebenarnya telah memiliki armada tangkap yang memadai. Namun, mereka sering kali terhambat oleh urusan administrasi yang rumit dan proses perizinan yang hanya bisa dilakukan di tingkat kementerian. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan setelah adanya sejumlah razia terhadap kapal tangkap beberapa waktu lalu.
“Masalah utama bukan pada kapal atau kemampuan nelayan, tapi pada izin yang sulit diurus. Padahal mereka hanya ingin melaut di perairan sendiri,” ujar Dedy, Selasa28/10/25).
Ia menuturkan, kebijakan perizinan yang terlalu ketat membuat nelayan enggan melaut karena khawatir terkena sanksi akibat dokumen yang belum lengkap. Dampaknya, aktivitas tangkap ikan menurun dan pendapatan masyarakat pesisir ikut tertekan.
“Begitu ada razia, mereka langsung takut turun ke laut. Padahal laut itu sumber penghidupan utama mereka,” tuturnya.
Menanggapi keluhan tersebut, DPRD Berau telah menyampaikan aspirasi langsung kepada KKP. Dalam pertemuan terakhir, pihak kementerian berkomitmen untuk membuka gerai layanan perizinan di daerah, agar nelayan dapat mengurus izin tanpa harus ke Jakarta.
“Kami sudah sampaikan keluhan nelayan Berau, dan kementerian menjanjikan pembukaan gerai layanan perizinan di wilayah kami. Saat ini nelayan sedang menyiapkan dokumennya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa langkah desentralisasi perizinan ini harus segera direalisasikan agar aktivitas perikanan di Berau kembali normal. Proses perizinan yang bisa dilakukan di daerah akan sangat meringankan beban nelayan dan mempercepat pemulihan ekonomi pesisir.
“Kami mendorong agar izin bisa diurus langsung di daerah. Kalau semua harus ke pusat, nelayan makin sulit. Pemerintah harus benar-benar hadir untuk memudahkan mereka,” tegasnya.
Dedy juga memastikan DPRD Berau akan terus mengawal kebijakan ini bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, agar sistem perizinan benar-benar berpihak pada kesejahteraan pelaku usaha kecil di sektor perikanan.
“Nelayan adalah ujung tombak sektor kelautan. Kalau mereka terbebani aturan yang rumit, dampaknya bukan hanya ke mereka, tapi juga ke ekonomi daerah secara keseluruhan,” kuncinya. (ADV)
Penulis : Muhammad Izzatullah
Editor : Ikbal Nurkarim
