TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Wakil Bupati Gamalis mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Teleconference Diskominfo Berau, Senin (11/8/25) pagi.
Kegiatan ini membahas strategi pengendalian inflasi, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional 3 Juta Rumah.
Dalam rakor yang dipimpin Kemendagri, Menteri Tito Karnavian menyoroti risiko kebocoran data di tengah percepatan digitalisasi pelayanan publik, pentingnya sertifikasi halal untuk daya saing global, serta capaian inflasi nasional yang berada di angka 2,37 persen pada Juli 2025.
Ia juga menegaskan komitmen program 3 Juta Rumah setiap tahun, termasuk pembebasan BPHTB dan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Komjen Pol A. Rachmad Wibowo, menekankan pentingnya pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh daerah, mengingat ancaman serangan siber pada sistem pemerintahan semakin tinggi.
Dari sisi ekonomi, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan inflasi bulan Juli 2025 sebesar 0,30% secara bulanan, dengan kelompok makanan dan minuman sebagai penyumbang terbesar.
Bulog RI melalui Mokhammad Suyamto menjelaskan ketersediaan stok beras nasional mencapai 2,8 juta ton dan siap distribusi, sementara Kementerian Pertanian melaporkan puncak panen kedua pada Agustus ini dengan luas panen lebih dari 1 juta hektare.
Kementerian Perdagangan menyebut harga minyak goreng terus menurun sejak April 2025, sedangkan Mabes TNI melaporkan progres swasembada pangan melalui optimalisasi lahan dan pendampingan petani.
Menanggapi berbagai paparan tersebut, Wabup Berau Gamalis menilai capaian inflasi nasional yang terkendali merupakan kabar baik, namun tetap perlu diwaspadai faktor-faktor penyumbang inflasi di daerah, khususnya harga pangan.
“Kondisi inflasi saat ini relatif terkendali, namun kita tidak boleh lengah. Stabilitas harga pangan adalah prioritas, apalagi menjelang akhir tahun yang biasanya diwarnai peningkatan permintaan,” ujarnya.
Dirinya juga menyoroti pentingnya kesiapan daerah dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik yang aman dari ancaman siber.
“Instruksi pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber harus kita tindaklanjuti. Digitalisasi harus dibarengi penguatan keamanan siber agar layanan publik tetap lancar dan aman,” tegasnya.
Terkait program 3 Juta Rumah, Gamalis mengapresiasi kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kebijakan ini sangat membantu masyarakat yang ingin memiliki rumah layak huni. Tugas kita memastikan kemudahan ini benar-benar dirasakan warga,” tuturnya.
Di akhir, Gamalis mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi tidak bisa dikerjakan sendiri. Butuh kerja sama pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan sinergi, kita bisa menjaga Berau tetap stabil dan sejahtera,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
