PORTALBERAU – Pemerintah mendorong keterlibatan bank-bank milik negara (Himbara) dalam menopang kebutuhan modal Koperasi Desa Merah Putih, program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang akan diluncurkan pertengahan Juli 2025.
Himbara telah menyiapkan plafon pinjaman maksimal Rp 3 miliar per koperasi.
Namun, Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Bidang Pangan, Tatang Yuliono menegaskan bahwa skema pinjaman tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa pengadaan barang.
Langkah ini diambil untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan dana.
“Untuk menghindari fraud, tidak ada pemberian uang kepada koperasi. Semua pengadaan berbasis barang, misalnya jika koperasi butuh truk untuk operasional, maka barang itu yang akan disediakan,” ujar Tatang saat ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa tidak semua koperasi desa akan otomatis memanfaatkan pinjaman ini.
Hanya koperasi yang membutuhkan tambahan modal yang akan mengajukan pembiayaan, sementara yang usahanya sudah cukup mandiri tidak diwajibkan mengambil pinjaman.
“Yang sedang kita dorong adalah proses bisnis koperasi. Jadi bukan langsung digelontorkan dana Rp 3 miliar, tetapi lebih kepada bagaimana koperasi berinteraksi dengan pemasok dan mengembangkan skema usaha yang menguntungkan,” jelasnya.
Plafon pinjaman juga akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi desa masing-masing.
Bank pelat merah tetap akan melakukan analisis kelayakan usaha secara komprehensif sebelum menyetujui pinjaman yang diajukan koperasi.
“Analisa bank tetap berjalan. Apakah koperasi itu betul-betul memiliki potensi untuk mengembalikan pinjaman? Itu akan dilihat dari kapasitas bisnisnya,” kata Tatang menambahkan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut koperasi yang telah berbadan hukum dapat mengajukan pinjaman ke bank BUMN per 1 Juli 2025.
Setiap koperasi wajib menyusun proposal usaha yang rinci dan transparan.
Proposal usaha itu harus menjelaskan skema bisnis koperasi, seperti penyediaan sembako, pangkalan LPG, atau gerai pupuk, termasuk rencana pemanfaatan modal secara efisien. “Plafon pinjaman sudah bisa digunakan mulai 1 Juli,” pungkas Zulhas. (*/)
