TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Kabupaten Berau terus mempertegas komitmennya dalam menegakkan hukum di wilayah kehutanan.
Pada Senin (16/6/25) kemarin, Satgas PKH melakukan pemasangan plang penertiban di wilayah Kampung Tepian Buah, Kecamatan Segah, sebagai bentuk tindak lanjut atas ditemukannya kegiatan budidaya kelapa sawit di kawasan yang seharusnya diperuntukkan bagi Hutan Tanaman Industri (HTI).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Imam Ramdhoni, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Berau yang juga menjadi perwakilan dalam Satgas PKH.
Tim gabungan yang terdiri dari lintas instansi ini memulai aksi dari Kantor Kejari Berau pada pagi hari, sebelum bergerak ke lokasi untuk memasang plang tanda larangan aktivitas di area tersebut.
“Pemasangan plang ini adalah bentuk penegasan bahwa kawasan ini berada dalam penguasaan negara dan tidak boleh dimanfaatkan sembarangan. Termasuk menanam sawit yang bukan bagian dari komoditas HTI,” ungkap Imam.
Lanjutnya, dari hasil penelusuran dan pengecekan di lapangan, ditemukan bahwa lahan tersebut ditanami kelapa sawit komoditas yang tidak diperbolehkan ditanam di kawasan HTI.
Imam menjelaskan bahwa kegiatan ini bertentangan dengan ketentuan tata guna kawasan hutan berdasarkan hasil analisis topografi dan ketentuan yang berlaku.
“Harusnya tanaman yang ditanam di kawasan ini adalah jenis tanaman produksi kehutanan, bukan sawit. Maka karena tidak sesuai, lahan ini dinyatakan dalam penguasaan negara untuk kemudian dikembalikan sesuai peruntukannya,” tegas Imam.
Ia menyebutkan, Satgas PKH dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Tugas utamanya adalah melakukan pengawasan dan penegakan hukum atas pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan.
Kata dia, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya penyelamatan sumber daya alam dan pemulihan fungsi kawasan hutan.
Diakuinya juga, plang yang dipasang berisi peringatan keras: masyarakat atau pihak manapun dilarang memasuki, memanfaatkan, merusak, menjarah, mencuri, menguasai, atau memperjualbelikan lahan tersebut tanpa izin dari pihak berwenang.
Imam menambahkan, kegiatan yang dilakukan di Tepian Buah ini masih dalam tahap pendalaman, terutama terkait penanaman sawit.
Namun ia menegaskan, Satgas PKH tidak hanya menyasar kawasan hutan yang ditanami tanaman tak sesuai, tetapi ke depan juga akan bergerak terhadap kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk aktivitas pertambangan ilegal.
“Ini bagian dari proses yang bertahap. Saat ini kami fokus pada kawasan hutan yang ditanami. Namun ke depan, kegiatan tambang yang berada di kawasan hutan juga akan menjadi sasaran penertiban,” kuncinya.
Kegiatan ini menjadi pengingat tegas bahwa kawasan hutan merupakan aset negara yang penggunaannya harus sesuai aturan. Pemerintah berharap, langkah tegas ini dapat mencegah praktik-praktik ilegal dan mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan demi keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Berau. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
