TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Pemkab Berau terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembangunan kampung yang berkelanjutan dan inklusif.
Hal ini terlihat dari pelaksanaan Pelatihan Pelaku Pembangunan Desa/Kampung dalam Rangka Percepatan Status Indeks Desa (ID) Tahun 2025 yang secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Rabu (22/5/25).
Dalam kesempatannya, Sekda Berau, M Said menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemkab Berau dalam meningkatkan kapasitas aparatur kampung, pendamping desa, serta pelaku pembangunan lainnya agar mampu memahami dan mengimplementasikan pengisian Indeks Desa dengan baik dan benar.
“Pembangunan kampung adalah fondasi utama pembangunan daerah. Oleh karena itu, percepatan peningkatan status Indeks Desa menjadi prioritas strategis kita bersama,” ungkap Sekda.
Lanjutnya, Indeks Desa (ID) mulai tahun 2024 telah ditetapkan sebagai indikator tunggal pembangunan desa, menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM).
Kata dia, dalam sistem terbaru ini, terdapat 6 dimensi dan 48 indikator penilaian yang mencakup layanan dasar, sosial budaya, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa.
Said menyebut, dari 100 kampung yang ada di Berau, tahun 2024 tercatat 19 Kampung berstatus Mandiri, 42 Kampung Maju, dan 39 Kampung Berkembang.
Namun ia menjelaskan, dengan perubahan sistem pengukuran ke Indeks Desa yang lebih komprehensif, terdapat potensi perubahan status, bahkan penurunan jika data dan indikator tidak dipenuhi secara maksimal.
“Kita tidak ingin hanya sekedar menggugurkan kewajiban administratif. Perlu ada perubahan paradigma dalam membangun kampung: berbasis data, transparan, dan berorientasi hasil,” ujarnya.
Pelatihan ini, lanjutnya, bukan sekadar kegiatan formal, namun menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas pelaku pembangunan, dan meneguhkan komitmen bersama dalam mewujudkan kampung yang berdaya, mandiri, dan sejahtera.
Said juga menekankan pentingnya sinergi antara seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kepala kampung, operator data, camat, pendamping desa, hingga perangkat OPD teknis.
“Percepatan ini tidak cukup hanya dengan Dana Desa atau program pusat. Kita butuh kerja sama, inovasi, dan integritas dari seluruh pelaku pembangunan. Target kita tahun 2025 adalah menaikkan status kampung berkembang menjadi maju, dan kampung maju menjadi mandiri,” bebernya.
Dirinya pun mengajak seluruh peserta pelatihan untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh demi kemajuan kampung masing-masing.
“Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi di masyarakat,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
