TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Berau menggelar High Level Meeting di Ruang Rapat Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Kamis (20/3/25).
Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi di Berau, yang saat ini tercatat sebagai daerah dengan inflasi tertinggi di Kalimantan Timur.
Dalam laporannya, Plt Kabag Ekonomi Setda Berau, Syafri menyampaikan bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Berau saat ini mencapai 2,6%, lebih tinggi dibandingkan inflasi Provinsi Kaltim yang berada di angka 1,7%.
Hal ini kata dia, berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi daerah.
Untuk menekan inflasi, berbagai langkah strategis telah dilakukan. Pemerintah memastikan ketersediaan pasokan pangan melalui kerja sama dengan distributor serta menggalakkan gerakan menanam cabai secara serentak bersama masyarakat.
Selain itu, perluasan area tanam kebutuhan pokok juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produksi pangan lokal.
Di sisi distribusi, pemantauan dilakukan di gudang untuk memastikan kelancaran distribusi pangan dan bahan bakar bersubsidi. Pemerintah juga rutin melakukan sidak ke pasar dan gudang distributor guna memastikan keterjangkauan harga bahan pokok.
Tak hanya itu, pemerintah bersama OPD terkait juga menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Selain kebutuhan pangan, harga tiket pesawat yang masih tinggi juga menjadi perhatian, mengingat kenaikan harga ini berpengaruh pada harga komoditas dan daya beli masyarakat.
Dalam kesempatannya, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menekankan pentingnya kesiapan menghadapi lonjakan permintaan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Ia menyampaikan bahwa inflasi Kabupaten Berau per Januari lalu tercatat 0,28% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,94, mengalami perbaikan dari bulan sebelumnya yang mencapai 2,69%.
Namun, menjelang Idul Fitri, permintaan kebutuhan pokok cenderung meningkat dan berpotensi menyebabkan kelangkaan stok serta kenaikan harga.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah akan memastikan pasokan beras Bulog mencukupi dan distribusi berjalan lancar. Keberadaan kios penyeimbang di Pasar Aji Dilayas, yang telah diresmikan pada Oktober 2024, juga diharapkan dapat berperan dalam menjaga stabilitas harga di pasaran.
Selain itu, edukasi kepada pelaku UMKM akan diperkuat agar mereka dapat beradaptasi dengan kondisi inflasi.
Pemerintah juga akan terus mengoptimalkan potensi petani lokal, sehingga hasil panen mereka bisa dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan harga pangan tanpa mengorbankan kesejahteraan petani.
Sri juga menegaskan bahwa dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat dibutuhkan agar kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Berau dapat berjalan lebih efektif.
High Level Meeting ini menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan yang akan segera diimplementasikan oleh TPID Berau.
“Langkah-langkah utama yang akan dilakukan meliputi penguatan distribusi pangan, pemberdayaan petani lokal, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
