TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Penyesuaian tarif yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batiwakkal Berau menuai perhatian publik, termasuk dari Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Syarifatul Syadiah.
Ia menilai langkah tersebut kurang persiapan sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.
“Penyesuaian tarif ini terlihat belum matang. Banyak masyarakat yang merasa keberatan, bahkan ada yang mengeluhkan kenaikan tarif yang mencapai berlipat ganda,” ujar Syarifatul, yang akrab disapa Sari, Jumat (5/1/25).
Sari menjelaskan, selama ini Kabupaten Berau menjadi satu-satunya wilayah di Kalimantan Timur dengan tarif air bersih terendah, yakni Rp 4.000 per kubik. Tarif tersebut jauh lebih murah dibandingkan daerah lain seperti Kutai Timur, yang berada di kisaran Rp 6.000 hingga Rp 7.000 per kubik.
“Harga air di Berau masih Rp 4.000. Sementara di daerah lain sudah lebih tinggi. Jika laporan Perumdam menyebutkan adanya defisit operasional, wajar saja karena harga jualnya tidak menutupi biaya,” terangnya.
Namun demikian, Sari meminta agar penyesuaian tarif tetap memperhatikan kemampuan masyarakat Berau. Ia menyarankan agar kenaikan dilakukan secara bertahap dengan batas minimal yang masih dapat diterima, seperti Rp 6.000 per kubik.
“Kalau dari Rp 4.000 ke Rp 6.000, masyarakat mungkin masih bisa menerima. Tapi kalau kenaikannya terlalu besar, jelas memberatkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sari meminta Perumdam Batiwakkal memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut. Ia berharap perusahaan daerah ini tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan tidak ada kegaduhan yang mengganggu kondusivitas daerah.
“Saya dapat laporan ada yang tarifnya naik, ada yang tidak, bahkan ada yang naik berlipat ganda. Tolong jelaskan secara terbuka agar masyarakat tidak resah,” bebernya.
Terkait langkah selanjutnya, Sari mendukung usulan DPRD Berau untuk mengadakan rapat dengar pendapat bersama Perumdam. Hal ini penting untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, termasuk kebutuhan anggaran yang diperlukan.
“Kalau memang ada kendala anggaran, mungkin bisa menggunakan APBD Berau. Jika APBD Berau tidak mencukupi, kami di DPRD Provinsi siap memperjuangkannya di tingkat provinsi,” kuncinya. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
