TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Pjs Bupati Berau, Sufian Agus diwakili oleh Sekkab Berau, M Said membuka pelaksanaan Bimbingan Teknis dan orientasi lapangan terkait penyusunan laporan kinerja BPK, program kerja dan peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dalam mengelola kampung wisata berbasis masyarakat.
Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) se-Kabupaten Berau di ruang rapat Sangalaki Kantor Bupati Berau pada Jumat (18/10/24).
Dalam kesempatannya, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said mengapresiasi inisiatif tersebut.
Diakuinya, BPK memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa BPD/BPK adalah lembaga legislatif desa yang mengusung mandat untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintahan desa.
“Perangkat kampung wajib melakukan kinerja terbaik, terutama pada aspek transparansi penggunaan keuangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerjanya,” ungkap Said.
Lanjutnya, saat ini perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan masih menjadi kelemahan di tubuh pemerintahan kampung.
BPK sebagai perwakilan masyarakat tentu bukan perkara yang mudah. Ia menyebut, adapun tantangan yang dihadapi di lapangan berupa memfungsikan struktur organisasi BPK termasuk bidang-bidang, menggerakkan potensi dan partisipasi masyarakat, hingga melaksanakan fungsi kontrol demi pencapaian target pembangunan di kampung masing-masing.
“Untuk itu BPK perlu menjalin sinergitas dengan kepala kampung bersama-sama menyelenggarakan otonomi kampung dalam upaya mewujudkan kemandirian kampung,” ujarnya.
Kendati demikian, kerja kepala kampung diakuinya tidak lepas dari eksistensi BPK sebagai mitra kerja.
Diharapkan ke depan dapat terus menjalin sinergi dan membangun komunikasi yang aktif. Sehingga kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan sumber daya masyarakat kampung dapat terwujud.
“Yang juga penting adalah tindakan kepala kampung dalam mengelola anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab, ketika terjadi masalah bukan hanya kepala kampung, tapi BPK juga punya tanggungjawab yang sama,” terangnya.
Dirinya meminta kedepannya dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau untuk mengadakan agenda serupa sebagai peningkatan SDM seluruh BPK se-Kabupaten Berau.
“Kalau pengetahuan di kampung masing-masing mungkin terbatas. Tapi dengan bimtek dan orientasi di luar daerah seperti ini dapat melihat potensi kampung lain, siapa tahu bisa termotivasi untuk membuat kemajuan di kampung masing-masing,” tandasnya. (*/)
Penulis : Wahyudi
Editor : Ikbal Nurkarim
