TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Pemkab Berau melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Berau menggelar Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (Pug) dengan tema “Peran Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024” di Balai Mufakat, Jalan Cendana, Kecamatan Tanjung Redeb, Rabu (32/5/23).
Dalam kesempatannya, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas melalui PJ Sekda Berau, Agus Wahyudi mengatakan dirinya mewakili Pemkab Berau mengapresiasi dan menyambut baik terlaksananya kegiatan sosialisasi ini, sebagai wujud konsistensi dalam upaya pengintegrasian dan pengarusutamaan gender, terutama dalam program-program pencerdasan dan pendidikan politik bagi perempuan.
“Besar harapan saya, kegiatan ini akan menjadi wadah pemahaman, bahkan terbukanya kesempatan bagi kaum perempuan di Kabupaten Berau untuk terjun dan terlibat dalam dunia politik,” ungkapnya.
Lanjutnya, kegiatan sosialisasi ini merupakan momentum yang penting. Di mana, capaian akhir dari kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi dan menginginsprasi kaum perempuan, khususnya keterlibatan serta peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik untuk kesejahteraan.
“Apalagi, era otonomi dibarengi dengan pembangunan nasional yang berorientasi responsive gender, sehingga peran organisasi wanita dalam pembangunan akan memberikan sumbangsih lebih nyata,” tuturnya.
Di samping itu, pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan telah menjadi komitmen pemerintah di berbagai lini, sebagaimana yang tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan iklim politik yang demokratis, setara, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat.
“Tentunya kita yang di daerah berperan untuk mendukung komitmen pemerintah pusat tersebut,” ucapnya.
menurut Sri, peningkatan partisipasi perempuan ini bertujuan agar pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan yang berpihak pada perempuan.
Upaya dan komitmen kuat dari pemerintah dalam mewujdukan kesejahteraan yang berkeadilan gender tergambar dalam penetapan kuota 30 Persen perempuan di parlemen serta mengikis ketimpangan gender dalam politik.
“Itulah kenapa partai politik diharuskan 30 Persen diisi oleh anggota perempuan,” kata Sri.
Sri menambahkan, bahwa sebentar lagi akan memasuki tahun politik, di mana situasi rentan seperti konflik dan gesekan yang mengganggu keharmonisan hidup di antara kita bisa saja terjadi. Hanya karena berbeda pilihan, seringkali terjadi pertengkaran.
“Semoga saja itu tidak terjadi di Bumi Batiwakkal yang kita cintai ini. Semoga kita dapat melewati tahun politik dengan tenang dan penuh kesejukan,” pungkasnya. (Yud/Ded/Adv)
