TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Berdasakan amanat dari Ketua BPH Migas Republik Indonesia Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/Kom/2020 terkait dengan pembatasan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi solar. Pemkab Berau akan membuatkan Kartu Kendali untuk pengisian BBM jenis solar di SPBU sebagai upaya antisipasi penyelewengan BBM subsidi.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian Setkab Berau, Kamaruddin, Rabu (6/7/22).
Dikatakannya, rencana tersebut akan direalisasikan bersama PT Pertamina dan pihak ketiga, dalam hal ini Bank BRI. Hal ini direncakan sebagai upaya atas keluhan masyarakat yang ingin membeli BBM jenis solar tetapi terkendala oleh antrian panjang yang biasa terjadi di SPBU.
“Selain itu juga kita mengantisipasi adanya penyelewengan seperti penimbunan BBM dan agar lebih tepat sasaran juga,” terangnya.
Lanjutnya, rencana ini sudah mulai berjalan dan sudah diketahui oleh Bupati. Ke depannya juga rencana tersebut akan dipertegas dengan surat edaran dari bupati untuk disampaikan ke masyarakat dan SPBU yang ada di Kabupaten Berau.
“Kita juga akan buatkan surat edaran untuk memperkuat ini,” katanya.
Kamaruddin menjelaskan, sebelum pengisian BBM petugas SPBU akan mendata nomor polisi kendaraan, data diri pelanggan dan volume pengisian BBM.
Adapun jumlah pembelian untuk setiap kendaraan berbeda-beda, yakni kendaraan pribadi roda empat mendapatkan jatah maksimal pembelian setiap harinya 60 liter, kendaraan angkutan umum orang atau barang roda empat mendapatkan jatah per hari maksimal 80 liter dan kendaraan angkutan umum orang atau barang roda enam atau lebih maksimal bisa membeli 200 liter per hari.
“Ini berlaku untuk kendaraan yang berasal dari luar maupun dalam Berau,” jelasnya.
Disebutkan Kamaruddin, diharapkan launching dari kartu pengendalian pembelian BBM ini bisa terealisasi. Pihak ketiga juga telah mempersiapkan sebanyak 3.000 lembar kartu. Dirinya berharap, upaya ini bisa menekan permasalahan-permasalahan yang dialami dari pendistribusian BBM khususnya BBM bersubsidi di Bumi Batiwakkal.
“Beberapa kabupaten kota di Kaltim sudah memberlakukan kartu pengendalian ini, seperti di Balikpapan, Kukar dan Samarinda, semoga Berau juga secepatnya bisa memberlakukan hal serupa,” tandasnya. (yud/mrt)
Disnakertrans Berau Sebut Perda Tenaga Kerja Lokal Perlu Dipahami Bersama, Revisi Terbuka Jika Dibutuhkan
TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Berau, Anang Sapransyah, menilai keberadaan Peraturan Daerah (Perda)...
