TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Kaltim saat ini tengah berkontribusi dalam program pengurangan emisi karbon.
Program tersebut ialah Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), yang memiliki peluang untuk mendapatkan insentif dari Bank Dunia.
Kepala Seksi (Kasi) Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, Muriyanto mengatakan, Indonesia khususnya Provinsi Kaltim memiliki target untuk menurunkan 22 juta ton ekuivalen karbondioksida melalui program tersebut.
“Kami mengikutsertakan desa atau kampung yang masih memiliki tutupan hutan atau hutan hujan tropis yang ada di lingkup Kaltim,” ujarnya, Selasa (24/5/22).
Total sebanyak 841 kampung yang ada di Kaltim yang ikut serta, 38 kampung di antaranya berada di Berau.
Berau sendiri memiliki hutan yang terbilang paling luas diantara daerah lain di Kaltim. Hal itu membuat Berau kian dilirik.
“Luas hutan Berau sendiri saya perkirakan mencapai lebih dari satu juta hektar. Ada juga daerah yang hutannya luas, tetapi tidak seluas yang dimiliki Berau, seperti di Kutai Barat, Mahakam Hulu, dan Paser,” bebernya.
Muriyanto menambahkan, syarat utama untuk mengikuti program FCPF, di antaranya kampung atau desa harus membuat persetujuan tanpa dipaksa oleh siapapun. Dikatakannya, Peran kampung yang diinginkan oleh Pemprov melalui program tersebut ialah menjaga hutan agar tetap lestari seperti sediakala.
“Yang dimaksud hutan yang alami adalah bukan hutan buatan. Jadi hutan-hutan alam yang ada di desa atau kampung harapannya tetap lestari, tidak ada pembalakan liar, tidak ada kegiatan lahan ladang berpindah. Harapannya seperti itu,” ucapnya.
Bagi kampung yang melanggar regulasi yang ada bisa dipastikan tidak akan mendapatkan insentif dari Bank Dunia..
“Secara tekstual sanksi memang tidak ada, tetapi kampung yang ikut program saat diverifikasi oleh Bank Dunia, apabila hutannya habis, maka dia tidak akan mendapatkan insentif. Boleh saja memanfaatkan hutan, seperti rotan, damar atau potensi lainnya bisa saja. Tetapi tidak kemudian melakukan penebangan pohon secara liar,” pungkasnya. (yud/mrt)
Siasat DPRD Kutim Atasi Keluhan Diskriminasi Harga Sawit, Dorong Semua Petani Masuk Kemitraan
SANGATTA, PORTALBERAU- Pemerintah pusat resmi menerapkan kebijakan satu pintu untuk ekspor kelapa sawit sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor...
