TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Sebanyak 50 Kartu Keluarga (KK) yang telah mendiami jalan baru dari Kampung Samburakat dan Kampung Sambakungan, bahkan ada satu-satunya rumah ibadah yaitu gereja RT 02 yang tidak mendapatkan aliran listrik. Sehingga bisa dikatakan memperihatikan kondisi dari gereja tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh, Kepala Kampung Sambakungan, Alimuddin pada saat Musrenbang Kecamatan Gunung tabur. Dirinya mengatakan, sudah dua kali pihak PLN melakukan survey dikampungnya, tetapi sampai saat ini belum ada realisasinya.
“Sudah beberapa kali disurvey tapi belum ada kelihatan akan dipasang listriknya,” ungkap Alimuddin, Selasa (22/2/22).
Menanggapi hal tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih menuturkan, dirinya meminta pihak PLN sebaiknya memberitahukan syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh pihak kampung agar bisa mempercepat proses pengerjaan pemasangan aliran listrik.
“Bila pihak kampung bisa mengetahui persyaratnya, tentu akan memudahkan pihak PLN dalam proses pemasangan listrik kekampung-kampung tersebut,” ungkap Sri Juniarsih Mas.
Sri mengatakan, hal ini harus segera dikejar agar bisa direalisasikan secepatnya. Diakuinya pemda akan mendukung penuh realisasi tersebut, agar masyarakat bisa terbantu dari segi listrik dan yang lainnya.
“Jangan sampai tertunda, segera secepatnya dapat direalisasikan,” tandasnya.
Sementara itu, Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Berau, Deny Setiawan mengatakan, dari 100 kampung di Bumi Batiwakkal, pihaknya sudah memenuhi 73 persen dari target. Sedangkan, sisanya 27 persen lagi segera dilakukan bertahap dan ditargetkan sampai 2024 mendatang.
Tahun ini PT PLN menargetkan pemenuhan listrik pada 4 kampung, yakni Tabalar Ulu, Tabalar Muara, Siduung Indah, dan Batu Rajang. Deny berdalih, tentunya pemenuhan listrik untuk RT 14 dan beberapa permukiman kampung di Kecamatan Gunung Tabur segera ditindaklanjuti secara bertahap.
“Itu fokus kami dalam meningkatkan rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi. Sehingga, merupakan penugasan dari pemerintah pusat melalui PLN pusat yang diturunkan kepada PLN unit di bawahnya,” jelasnya.
Deny mengakui, masih banyaknya titik dan permukiman kampung yang belum teraliri listrik hingga saat ini dikarenakan anggaran perluasan jaringan membutuhkan pembiayaan yang cukup tinggi. Sehingga, dalam penganggarannya perlu dilakukan pembahasan secara detail dan selektif untuk skala prioritas menyesuaikan ketersediaan anggaran.
“Dalam pembangunan 1 kilometer jaringan itu membutuhkan anggaran sekira Rp. 700 Juta, sementara titik yang kami tangani itu bisa sampai 10 – 30 kilometer,” terangnya.
Lanjutnya, usulan itu tetap akan direalisasikan oleh pihaknya. Oleh sebab itu, dihimbau kepada perangkat kampung mengenai pra syarat untuk mendapatkan pemenuhan listrik dibutuhkan komunikasi, baik dari perangkat kampung hingga kecamatan setempat.
“Kami minta kerjasama melalui surat pernyataan terkait lokasi mana saja secara detail, bersamaan RT atau bila perlu titik lokasinya yang saat ini masyarakatnya belum teraliri listrik. Terlebih jika bisa didetailkan termasuk fasilitas umum atau industri yang belum teraliri listrik,” katanya.
Selain itu, PT PLN juga meminta bantuan dari perangkat kampung terkait tahap pembangunan jaringan listrik. Termasuk faktor keamanan bagi permukiman masyarakat yang dilintasi jaringan listrik harus bersih dari gangguan, seperti pohon di sekitar jaringan. Sehingga, warga yang dilalui oleh jaringan listrik ini harus siap secara sukarela, apabila dilakukan penebangan pohon di lahannya.
“Tujuannya supaya jaringan tersebut aman, begitu juga warga yang mendapatkan fasilitas listrik itu. Kami mohon melalui surat pernyataan dapat diajukan kepada kami. Bukan berarti kami membangun listrik yang seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi malah menjadi penyebab bencana,” tutupnya. (Yud/Ded)
