TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Sepanjang 1.686 Kilometer total ruas jalan di Kabupaten Berau, jalan tersebut termasuk dari jalan Nasional, Provonsi dan Kabupaten. Ada ratusan kilometer jalan yang bukan menjadi kewenangan kabupaten untuk perbaikan. Sementara itu ada banyak juga jalan yang dipergunakan perusahaan hingga rusak parah, seperti perusahaan sawit. Sehingga diminta untuk tidak tutup mata karenanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Taupan Majid mengatakan bahwa kerusakan jalan lebanyakan disebabkan oleh aktivitas perusahaan yang memuat beban yang melebihi kapasitas kekuatan jalan. Oleh sebab itu perusahaan juga dinilai wajib ikut ambil bagian dalam perbaikannya. Apalagi menurutnya saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemakab) Berau juga memiliki keterbatasan dalam persoalan anggaran.
“Apabila mengharapkan pemerintah daerah melakukan perbaikan semua akan tidak bisa tertangani,” ujar Taupan Majid beberapa waktu lalu.
Ia juga menerangkan, bahwa tidak bisa juga terlalu mengandalkan provinsi untuk perbaikan. Di Kaltim saja, banyak kerusakan jalan yang perlu mendapatkan penanganan segera. Khususnya jalur Berau-Samarinda yang merupakan jalur nasional saja bisa dilihat kerusakan akibat beban berlebih.
Lanjutnya, sampai saat ini saja Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Pusat belum sanggup mengatasi itu sepenuhnya. Sehingga kabupaten mengambil opsi lain dengan menagih pihak swasta yang utamanya turut menggunakan jalan dan dinilai menjadi penyebab kerusakan jalan lebih cepat.
DPUPR saat ini tengah menyiapkan draf untuk regulasi melibatkan pihak swasta dalam penanganan jalan rusak di Berau.
“Kerjasama membuat peraturan bupati, bekerjasama dengan perusahaan yang ada di daerah ini, nanti pemerintah daerah siapkan alat, perusahaan menyediakan material dan bahan bakarnya,” ungkapnya.
Dirinya mencontohkan seperti wilayah hulu dan pesisir yang banyak perusahaan kelapa sawit bisa menjadi potensi meringankan beban pemerintah dalam menangani kerusakan jalan yang ada.
“Sebenarnya perusahaan-perusahaan itu sering kita mintai bantu, tetapi selama ini belum terkoordinir, dengan adanya regulasi ini mereka harus, ini khususnya yang ada usaha taninya pertumbuhan ekonomi, kita tidak mau ada keluhan masyarakat karena masalah jalan, logikanya kenapa jalan cepat rusak kita lihat karena sering ada mobil sawit lewat disitu, itu loginya begitu,” tutupnya. (Yud/Ded)
