TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Meski Kabupaten Berau sudah memasuki zero kasus Covid 19 per tanggal 12 November 2021 kemarin. Hal ini tidak serta merta membuat masyarakat Bumi Batiwakkal sebutan untuk Kabupaten Berau, lengah dalam menjalankan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat.
Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK mengatakan meski Berau saat ini capai angka nol kasus ia tetap meminta kepada masyarakat untuk tetap mematuhi Prokes. Selain untuk tetap menjaga Berau zero kasus juga untuk melindungi diri masing-masing dari ancaman Covid 19.
Dirinya mengungkapkan, pelaksanaan vaksinasi yang selama ini berjalan di Berau masih belum merata. Pasalnya masih ada kampung yang belum tersentuh vaksin saat ini.
“Saya harap ini menjadi perhatian khusus Pemda Berau,” ungkap Makmur HAPK pada Sabtu (13/11/2021).
Ia menyebut ada beberapa Kampung yang masih belum tersentuh vaksin. Seperti, Long Sului. Ia meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan seksama. Agar capaian vaksinasi di Bumi Batiwakkal terus meningkat sehingga tercapai Kekebalan kelompok (Herd Imunity).
“Terkait itu, long Sului ke Kampung mana mana itu segera ditangani dengan baik terkait vaksin ini,” tegasnya.
Makmur berharap vaksinasi bisa segera di tingkatkan, ini menurutnya sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid 19. Selain pemerintah, hal tersebut juga semangat TNI-Polri untuk terus melaksanakan vaksinasi hingga ke pelosok.
Sementara itu, Makmur menuturkan ketika diminta untuk fokus ke pedalaman seluruhnya terkendala Dana, lantaran tidak hanya serta merta membawa dosis vaksin menuju pedalaman, tetapi kebutuhan diluarnya seperti akomodasi perjalanan dan lainnya.
“Begitu kita minta vaksin di pedalaman mereka kan perlu dana juga, jadi ini perlu dukungan,” terangnya.
Ia mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan dana, baik melalui kerja sama. oleh pihak ketiga atau menggandeng pihak swasta. Sebab menurutnya, ketika vaksin dibawa masuk ke kampung maka harus dihabiskan sekali perjalanan.
“Harapan saya, Pemerintah daerah bisa memberikan dana, apakah itu kerja sama dengan pihak ketiga atau perusahaan untuk memberikan biaya, apakah itu mobilisasi dan sebagainya, agar vaksinasi dikampung dapat terlaksana,” Pungkasnya. (Rzl/Ded)
