TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Saat ini terlihat banyaknya jalan yang tidak memiliki lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)Kabupaten Berau, Andi Marewangeng melalui Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan, Aidil Hamka menyebut ketiadaan anggaran menjadi kendala utama bagi pihaknya untuk menerangi jalan di Bumi Batiwakkal.
Aidil menjelaskan, ia telah menerima keluhan dari masyarakat Kecamatan Gunung Tabur tentang penerangan jalan yang tidak memadai. Menurutnya, LPJU bukan hanya hak dari masyarakat Gunung Tabur saja, tetapi hak seluruh masyarakat yang membayar listrik, sehingga pihaknya terus berusaha untuk menerangi seluruh ruas jalan.
“Jelas ada di rekening yang kita bayar ke PLN, itu sudah ada sekian persen memang dipergunakan untuk membayar LPJU,” tutur Aidil, Selasa (9/11/21).
Lanjutnya, bahkan pada beberapa titik di daerah pusat kota masih ada ruas jalan yang kondisinya tidak memliki penerangan. Menurutnya daerah perkotaan yang publiknya lebih terpusat akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk mendapatkan LPJU, tetapi ia menegaskan semua memiliki hak yang sama, tinggal dari kemampuan daerah untuk mempercepat jaringan LPJU hingga ke pelosok kampung.
“Namun yang kita sesalkan itu kami selaku pihak pelaksana tenisnya, tidak diberi anggaran yang cukup. Untuk membuka titik baru kita harus membuka meteran baru, dan suku cadang baru itupun anggarannya yang kita tetapkan sekian kadang-kadang tidak sampai, malah turun,” jelasnya.
Menurutnya, saat ini kurang lebih ada sekira 50 persen dari seluruh ruas jalan di Kabupaten Berau yang belum memiliki LPJU. Ia mengungkapkan, dari tahun ketahun tidak ada penambahan titik LPJU baru, justru terdapat pengurangan karena masalah anggaran. Seperti yang berada di RT 5 Kecamatan Gunung Tabur yang sudah ada tiang LPJU namun tidak memiliki lampu.
“Pengurangan ada karena masalah anggaran sehingga tiang yang sudah terpasang tidak berfungsi. Jadi tahun ketahun tidak ada penambahan titik,” katanya.
Aidil menambahkan, pihaknya menyayangkan sekira 20 tahun lalu saat LPJU masih dikelola oleh Dinas Pertambangan anggaran bisa mencapai Rp 1,5 miliar, dengan penduduk yang belum sepadat sekarang. Namun saat LPJU diserahkan ke Dishub dengan jumlah penduduk yang semakin padat anggaran justru dipangkas, sekarang hanya berkisar pada Rp 600-700 juta.
“Harusnya semakin banya penduduk, pembayaran listrik kan semakin banyak sehingga membuat anggaran bertambah, tapi ini mengapa malah menurun,” tutup Aidil. (Yud/Ded)
