TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– DPRD Berau saat ini tengah membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Berau 2021. Dengan keterbatasan anggaran yang menurun, saat ini dibutuhkan banyak pertimbangan untuk menentukan skala prioritas. Anggota Komisi II sekaligus anggota Badan Anggaran DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo menyebutkan, jika skala prioritas tetap akan memakai turunan visi misi kepala daerah.
“Seperti visi kemarin, beberapa target itu termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, kalau di perkotaan terkait dengan air bersih terus bagaimana drainase, saya di komisi 2 dan banggar, melihat bahwa yang paling penting di masa sulit saat ini adalah mendongkrak sektor PAD,” sebutnya
Sebab dengan kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan merupakan imbas dari turunnya dana perimbangan. Sektor pertambangan tengah mengalami penurunan. Dampaknya dana perimbangan bagi daerah ikut anjlok. Padahal, Berau mengandalkan dana perimbangan yang menopang sekitar 60 persen APBD daerah.
“Jadi menurut saya sektor PAD yang seharusnya ditingkatkan, pertambangan keok kasihan pekerja, saya sempat musrembang di Segah dengan almarhum pak bupati, betul sudah cara sudut pandangnya bahwa melihat tambang tidak bisa untuk jangka panjang maka potensi alam kita ini memang menunjang untuk kegiatan pembangunan,” ulasnya.
Seperti sektor potensial sesuai SDA dari perikanan, perkebunan, pertanian, pariwisata dan UMKM. Hanya saja menurut Politisi Nasdem ini, sampai saat ini porsi anggaran untuk itu masih lemah dan rendah. “Ini yang kita minta kepada Pemerintah daerah menambahkan kepada OPD,itu yang kita minta, potensi kita yang ada disitu, tetapi rendah anggarannya,” jelasnya lagi.
Untuk urusan ini, Pria yang akrab disapa Jarwo ini menyebutkan, jika ranah tersebut bertumpu pada komitmen Bapelitbang. Unsur kepala daerah dalam menentukan kebijakan besaran anggaran juga masuk dalam merealisasikan harapan tersebut.
Sebab kepala daerah juga menghimpun data skala prioritas yang disampaikan oleh masing-masing kepala daerah. Termasuk juga dari kepala dinasnya, sampaikan apa saja masalahnya, kendalanya dan upayanya dalam mengejar porsi anggaran lebih besar.
Kepala daerah, Bapelitbang dan kepala dinas menjadi penentu bagi jayanya sektor potensial Berau yang digadang menjadi pengganti sektor batubara. “Saya sebenarnya tidak pernah melihat mereka melakukan rapat khusus dengan dinas-dinas itu, membahas apa masalahnya, kita kan sudah terlanjur ada visi misi, perhatikan celah mana kita bisa masuk. dalam RPJMD pemerintah yang tahu persis ini mau kemana, yang belum terealisasi, ini detik2 terakhir,” jelasnya lagi.
Dirinya berharap kegiatan setiap tahun tidak hanya terfokus pada kegiatan rutin dan formalitas.Tetapi bisa menghitung nilai tukar dalam pengembangan satu program. “Capaian standar formalitas saya liat misalnya target produksi ada angka, sudah cukup itu, padahal kalau kelapangan kita tahu persis, sesuai target misalnya, tetapi bicara petani padi sengsaranya bukan main, jadi tidak sampai mengukur nilai tukar, untuk menghitung tindakan mereka kesejahteraan mereka rendah sekali,”tutupnya.
