TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menggelar sosialisasi dan penyebarluasan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sosialisasi yang dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat ini digelar di Ruang Pertemuan Hotel Derawan Sekitar pukul 09.00 Wita, Sabtu (6/3/2021).
Selain Ketua DPRD Kaltim, narasumber di acara tersebut juga diisi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berau, Syamsul Abidin.
Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK mengatakan jika kegiatan ini adalah giat untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait pajak. Karena, dengan banyaknya sektor serta kemauan masyarakat tertib pajak maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita ketahui jika PAD Kita saat ini cukup dominan. Selain itu patut kita syukuri jika kaltim saat ini sangat bagus, walaupun belum memenuhi 50 persen, namun paling tidak PAD kita sudah menyetuh 39 persen,” ungkapnya saat ditemui usai kegiatan.
Ia juga menerangkan bahwa dengan adanya sosialisasi ini bisa memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk tertib bayar pajak. Pasalnya, dirinya memiliki target 40 persen PAD untuk Kaltim.
“Coba kita bayangkan di daerah-daerah tertentu itu hanya 10 persen saja dan kita sudah mencapai 39 persen PAD, bahkan bila perlu kedepan kita bisa mengandalkan PAD saja,” katanya.
Dengan adanya sosialisasi dan tanya jawab kepada masyarakat bisa menjadi bahan masukkan untuk dirinya, serta jika ini adalah salah satu kewajiban pemerintah untuk masyarakat. Maka dar itu dirinya meminta agar bisa dipenuhi.
“Sekarang ini kita sudah berupaya untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan. Karena sejuah ini yang menjadi alasan masyarakat adalah jauhnya akses trasaksi,” ungkapnya.
Menurutnya dengan gencarnya melakukan sosialisasi maka tidak menutup kemungkinan PAD bisa mengalami peningkatakan. “Saat ini masyarakat hanya perlu di beri arahan, karena saya yakin masyarakat sudah sangat pintar dan sadar akan kewajibannya,” jelasnya.
Mantan Bupati Berau dua Periode itu juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bisa membantu dirinya untuk sosisalisasikan hal itu.
Pasalnya, dengan adanya kegiatan tersebut maka yang akan menikmati hasilnya adalah pemerintah kabupaten itu sendiri.
“Jadi bantu kami dalam sosialisasi ini, karena ini untuk kepentingan kita semua, jika suatu wilayah mendapatkan PAD yang tinggi maka tidak menutup kemungkinan kedepan semuanya akan mudah,” pungkasnya. (*)
