TANJUNG REDEB, PORTALBERAU– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Mentri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Rakor berjalan secara virtual diikuti seluruh Kepala daerah seluruh Indonesia, pada Senin (24/1/22) tadi.
Mendagri Republik Indonesia, Tito Karnavian mengatakan, rapat kali ini membahas mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Mengingat beberapa waktu lalu pada awal Januari adanya kepala daerah yang terlibat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa Bupati Penajam Paser Utara.
“Ini perlu menjadi perhatian kita semua, karena selain juga akan berdampak pada individu dari pihak bersangkutan dan juga sistem pemerintahan kita. Termasuk kepercayaan publik kepada pemerintah, baik pusat maupun di daerah-daerah,” ujar Tito.
Tito meyakini bahwa banyak sekali Kepala daerah yang berprestasi dan melakukan kinerja yang sangat baik, namun apapun juga masalah-masalah hukum yang dalam bulan ini ditangani oleh pihak KPK akan berdampak pada kepercayaan publik.
“Pada sistem pemerintahan, sebab sistem pemerintahan merupakan tulang punggung eksistensi jalannya administrasi pemerintahan dan administrasi kenegaraan,” jelasnya.
Dirinya hanya sekedar mengingatkan tindak pidana korupsi harus ditekan seminimal mungkin. Ini penting untuk merubah bangsa, tentu apabila ada pemerintahan yang bersih. Diharapkan mendapatkan pemasukan negara, pendapat asli daerah dan lainnya meningkat.
“Sehingga faktor kesejahteraan ASN misalnya dapat di dongkrak dan naik, sehingga salah satu solusi untuk menekan tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau, H Gamalis mengatakan ada tiga poin penting dalam rakor tersebut, untuk pemulihan ekonomi ditngah pandemic covid-19. Pertama terkait percepatan pembangunan, pencegahan tindak pidana korupsi dan percepatan pengadaa barang dan jasa.
“Tiga poin penting seperti percepatan pembangunan, pencegahan tindak pidana korupsi dan percepatan pengadaan barang dan jasa menjadi prioritas agar pemulihan ekonomi pada masa pendemi Covid-19 ini bisa cepat teratasi dengan baik,” ujar H Gamalis
Selain itu, Mendagri juga minta kepada para kepala daerah menaati protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran Covid-19 varian Omicron.
Diprediksikan bahwa kemungkinan Omicron ini angkanya akan meningkat di Indonesia, dalam ramalan akan terjadi di bulan Februari. Perkiraan itu juga sesuai dengan rilis yang disampaikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Kita akan ikuti betul petunjuk dari Pusat ini. semoga kerja keras yang kita lakukan akan mempercepat pemulihan ekonomi kita dimasa pandemi Covid-19 dan Kabupaten Merangin akan terhindar dari Omicron,” tutupnya. (Yud/Ded)
