TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Persoalan pemanfaatan kawasan hutan tanaman industri (HTI) PT Tanjung Redeb Hutani (TRH) oleh masyarakat di Kecamatan Sambaliung mulai dibahas bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Sebanyak 19 kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Komunitas Petani Sejahtera mengusulkan agar lahan yang selama ini mereka garap dapat diinventarisasi dan diperjuangkan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Usulan tersebut mencakup lahan sekitar 2.500 hektare dengan jumlah anggota kelompok tani yang mencapai ratusan orang. Aspirasi itu dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Kakaban Lantai II Kantor Bupati Berau, Selasa (10/11/2026).
Rapat yang difasilitasi pemerintah daerah tersebut mempertemukan perwakilan kelompok tani, PT TRH, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Pembahasan difokuskan pada penghimpunan data, kejelasan status kawasan, hingga kemungkinan mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai ketentuan hukum.
Asisten I Setda Berau, M Hendratno, menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin persoalan tersebut diselesaikan melalui dialog terbuka dengan mengedepankan fakta lapangan dan ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, pertemuan tersebut bukan untuk memperdebatkan kepentingan masing-masing pihak, melainkan mencari titik temu agar persoalan pertanahan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
“Kita ingin forum ini menjadi wadah untuk menyampaikan fakta-fakta riil di lapangan, dilengkapi data pendukung serta aspek hukum yang relevan. Pemerintah tidak bisa memaksakan kehendak kepada masyarakat maupun perusahaan. Karena itu, kita harus mencari solusi terbaik yang bisa menjembatani kedua belah pihak,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid PAST Dinas Pertanahan Berau, Kamsiah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengambil posisi sebagai fasilitator untuk menghimpun informasi dari seluruh pihak.
Permohonan tersebut sebelumnya disampaikan melalui surat Gabungan Kelompok Tani Komunitas Petani Sejahtera Nomor 0020/SPL/GAPOKTAN-X/2026 tertanggal 24 Oktober 2026, yang berisi permintaan inventarisasi dan pelepasan kawasan hutan HTI PT TRH menjadi TORA.
Petani mengaku menggarap lahan sejak 2010
Dalam pemaparannya, perwakilan Gapoktan menyampaikan bahwa aktivitas pertanian masyarakat di kawasan tersebut telah berlangsung sejak 2010. Penggarapan lahan kemudian semakin berkembang pada 2014 hingga tahun-tahun berikutnya karena masyarakat melihat sejumlah area belum dimanfaatkan secara optimal.
Mereka mengaku telah membangun kawasan pertanian secara swadaya, mulai dari membuka akses jalan, memperbaiki drainase, hingga menyediakan sarana pendukung kegiatan pertanian melalui gotong royong dan iuran anggota.
Namun, persoalan mulai mencuat ketika terjadi penggusuran terhadap lahan garapan dan tanaman produktif milik masyarakat. Kondisi tersebut disebut menimbulkan kerugian bagi petani yang selama ini menggantungkan penghasilan dari lahan tersebut.
Perwakilan kelompok tani menilai mekanisme kemitraan yang sebelumnya pernah dibicarakan belum memberikan kepastian sebagaimana yang mereka harapkan. Karena itu, mereka kini lebih mengutamakan penyelesaian melalui skema TORA.
“Kami datang dengan harapan agar usulan TORA ini bisa diproses. Yang kami butuhkan adalah kepastian hukum terhadap lahan yang selama ini kami kelola. Kalau memang tidak bisa melalui TORA, kami juga berharap ada penjelasan yang jelas mengenai alasannya dan langkah apa yang masih bisa ditempuh,” ungkap perwakilan Gapoktan.
Mereka juga meminta agar pemerintah memberikan kejelasan mengenai tahapan tindak lanjut, mulai dari proses verifikasi, instansi yang menangani, hingga perkiraan waktu penyelesaian.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, terdapat 19 kelompok tani dengan jumlah anggota sekitar 784 orang berdasarkan rekapitulasi pemerintah kelurahan.
Sementara itu, perwakilan Gapoktan sebelumnya menyebut jumlah anggota mencapai kurang lebih 1.000 orang. Perbedaan data tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diverifikasi lebih lanjut oleh instansi terkait.
Di sisi lain, perwakilan PT TRH, Imadudin, menjelaskan bahwa perusahaan tidak berstatus sebagai pemilik tanah dengan sertifikat hak milik maupun pemegang Hak Guna Usaha (HGU), melainkan pemegang izin pengelolaan kawasan hutan.
Ia menyebutkan, izin perusahaan sebelumnya berbentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang kemudian berubah menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Pihak perusahaan juga membantah anggapan bahwa kawasan tersebut telah ditelantarkan sejak 2014. Menurutnya, perusahaan masih menjalankan sejumlah kegiatan pengelolaan, termasuk sosialisasi pengelolaan hutan produksi lestari, pemasangan batas kawasan, serta patroli rutin.
“Kalau disebut perusahaan sudah tidak beroperasi atau kawasan ini ditelantarkan sejak 2014, itu tidak benar. Kami masih memiliki kegiatan pengelolaan, pemasangan batas dan patroli yang terdokumentasi. Semua itu bisa kami tunjukkan,” jelasnya.
Terkait aspirasi masyarakat, perusahaan menyampaikan bahwa sebelumnya telah menawarkan pola kemitraan dengan sejumlah persyaratan. Di antaranya, lahan tidak boleh diperjualbelikan atau dikapling, lokasi ditentukan perusahaan, serta masyarakat yang terlibat diprioritaskan bagi warga ber-KTP Sambaliung.
Perusahaan juga menyampaikan bahwa tawaran pengelolaan lahan seluas setengah hektare per kepala keluarga pernah dibahas dalam pertemuan sebelumnya, dengan ketentuan tidak diperuntukkan bagi tanaman kelapa sawit.
Adapun usulan pelepasan kawasan menjadi TORA, menurut pihak perusahaan, merupakan kewenangan pemerintah untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemkab soroti penyusutan lahan pertanian
Dari sisi sektor pertanian, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Berau, Lita Handini, menyampaikan dukungan terhadap pengembangan kelompok tani, terutama untuk komoditas pangan.
Ia menilai ketersediaan lahan pertanian menjadi perhatian karena sebagian kawasan produktif semakin berkurang akibat perubahan fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.
“Kami sangat mendukung apabila kelompok tani bisa mengembangkan tanaman pangan seperti padi, jagung dan sayuran. Apalagi saat ini lahan pertanian semakin menyusut. Harapannya, lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk tanaman pangan dapat dipertahankan dan tidak seluruhnya beralih fungsi,” ujarnya.
Meski demikian, Lita menegaskan bahwa dukungan terhadap aktivitas pertanian tetap harus memperhatikan legalitas lahan dan status kawasan.
Dari 19 kelompok tani yang disampaikan dalam rapat, baru enam kelompok yang tercatat memiliki badan hukum dan terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).
Ia menjelaskan, bantuan pertanian diberikan dengan memperhatikan persyaratan administrasi kelompok serta ketentuan pemanfaatan lahan. Terlebih, kawasan yang masih berada dalam izin kehutanan memerlukan kejelasan status sebelum dapat didukung melalui program tertentu.
Menurutnya, apabila masyarakat menilai kawasan tersebut terlantar, diperlukan bukti-bukti yang dapat memperkuat klaim tersebut. Begitu pula usulan TORA untuk kepentingan pertanian harus mempertimbangkan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Verifikasi lapangan menjadi langkah awal
Camat Sambaliung, Noor Alam, menyampaikan bahwa pemerintah kecamatan memahami adanya aktivitas pertanian masyarakat di kawasan tersebut.
Namun, pihaknya juga mengetahui bahwa wilayah itu masuk dalam konsesi kehutanan PT TRH sehingga pemerintah kecamatan maupun kelurahan tidak dapat menerbitkan dokumen penguasaan tanah di lokasi tersebut.
Ia berharap perusahaan dan masyarakat tetap membuka ruang komunikasi, termasuk membahas kemungkinan kemitraan yang tidak bertentangan dengan ketentuan pengelolaan kawasan hutan.
“Kami mendukung masyarakat untuk bertani dan meningkatkan kesejahteraan.
Namun, pemanfaatannya harus tetap sesuai aturan. Kalau untuk tanaman pangan seperti jagung, padi, cokelat maupun aren, tentu perlu dibahas mekanismenya bersama perusahaan agar tidak mengganggu ketentuan pengelolaan kawasan,” katanya.
Senada, Lurah Sambaliung, Iskandar Zulkarnain, membenarkan adanya warga yang melakukan aktivitas pertanian di kawasan tersebut. Ia bahkan mengaku pernah mengunjungi lokasi dan menyaksikan langsung kegiatan panen jagung yang dilakukan masyarakat.
Namun, ia menegaskan bahwa hingga kini Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) belum dapat diterbitkan untuk kawasan tersebut.
Sementara itu, Dinas Pertanahan menjelaskan bahwa usulan TORA yang berkaitan dengan perubahan status kawasan hutan menjadi nonkawasan hutan bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah sepenuhnya.
Proses tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat melalui kementerian yang membidangi kehutanan dan instansi teknis terkait.
Karena itu, hasil rapat menyepakati bahwa langkah awal yang akan dilakukan adalah peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi aktual kawasan, termasuk memverifikasi data kelompok tani, jumlah penggarap, serta luasan lahan yang dimohonkan.
Peninjauan tersebut akan melibatkan KPHP Berau Tengah, PT TRH, Satpol PP, Dinas Pertanian, pemerintah kelurahan dan kampung, serta Kecamatan Sambaliung.
Kelompok tani juga diminta menyiapkan seluruh dokumen dan data pendukung untuk diserahkan kepada Dinas Pertanahan sebagai bahan inventarisasi dan kajian lebih lanjut.
Dengan langkah tersebut, Pemkab Berau berharap persoalan yang telah berlangsung cukup lama ini dapat ditangani melalui proses yang terukur. Kepastian mengenai status kawasan, keberadaan masyarakat, serta ruang pemanfaatan lahan nantinya menjadi dasar untuk menentukan mekanisme penyelesaian sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
