TANJUNG REDEB, PORTALBERAU- Kabupaten Berau merupakan bagian penting dari bentang laut Sulu-Sulawesi yang berada di kawasan Segitiga Terumbu Karang dunia. Wilayah ini dikenal sebagai habitat penting penyu hijau (Chelonia mydas) terbesar di Indonesia, sekaligus menjadi jalur migrasi berbagai spesies laut bernilai ekologis tinggi.
Ekosistem pesisir dan laut Berau juga menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi, mulai dari terumbu karang, padang lamun, mangrove, hingga berbagai biota laut. Karena itu, perlindungan penyu pada dasarnya juga berkaitan erat dengan upaya menjaga habitat dan ekosistem yang menopang kehidupan berbagai spesies tersebut.
Kelestarian penyu di perairan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS), Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tidak hanya bergantung pada perlindungan satwa, tetapi juga pada terjaganya pantai tempat penyu bertelur. Masyarakat pesisir memiliki peran penting dalam upaya tersebut, terutama karena berinteraksi langsung dengan kawasan pantai dan perairan yang menjadi habitat penyu.
Untuk memperkuat keterlibatan masyarakat, dengan dukungan Program Solutions for Marine and Coastal Resilience in the Coral Triangle (SOMACORE), Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur, Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, serta pemangku kepentingan terkait melaksanakan sosialisasi perlindungan penyu dan pengenalan Unit Konservasi Penyu (UKP).
Kegiatan tersebut berlangsung pada 27–30 Oktober 2026 di Kampung Balikukup, Kampung Teluk Sulaiman, dan Kampung Teluk Sumbang.
Meski menggunakan nama Unit Konservasi Penyu, cakupan upaya UKP tidak terbatas pada perlindungan penyu sebagai spesies. UKP diharapkan turut mendorong perlindungan pantai peneluran dan habitat pesisir maupun perairan di sekitarnya yang menjadi tempat hidup berbagai biota dengan keanekaragaman hayati tinggi.
Sosialisasi ini menjadi langkah awal untuk membangun pemahaman dan menjajaki pembentukan UKP di tingkat kampung. Melalui kelembagaan ini, kelompok masyarakat diharapkan memiliki wadah dan peran yang lebih jelas dalam mendukung pengelolaan serta perlindungan penyu bersama pemerintah dan pengelola kawasan.
Kepala DKP Provinsi Kalimantan Timur Irhan Hukmaidy mengatakan, keberadaan pantai peneluran dan perairan di sekitarnya merupakan bagian penting dari siklus hidup penyu yang perlu dijaga melalui pengelolaan kawasan pesisir secara berkelanjutan.
“Pengelolaan kawasan pesisir perlu memperhatikan keberadaan habitat penting penyu, terutama pantai yang menjadi lokasi peneluran. Perlindungan tidak hanya ditujukan pada penyu sebagai satwa, tetapi juga pada lingkungan tempat penyu berkembang biak. Karena itu, pengelolaan kawasan perlu mempertimbangkan aktivitas manusia agar tidak mengganggu keberadaan dan keberlangsungan habitat penyu,” ujarnya.
Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Syarif Iwan Taruna Alkadrie, menjelaskan bahwa pembentukan UKP merupakan salah satu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membangun kemitraan yang lebih formal dengan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan spesies dilindungi, khususnya penyu.
Melalui UKP, kelompok masyarakat yang selama ini aktif dalam kegiatan perlindungan penyu dapat menjadi kelompok binaan pemerintah, memperoleh pendampingan, serta memiliki kejelasan peran dan tanggung jawab. Hal ini juga penting untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan konservasi sesuai ketentuan, sekaligus mencegah kesalahpahaman yang dapat berujung pada persoalan hukum.
“Selama ini, ada masyarakat yang secara sukarela melakukan upaya perlindungan penyu karena kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya. Melalui UKP, KKP ingin membangun kemitraan yang lebih jelas dan formal, sehingga kelompok-kelompok tersebut dapat menjadi binaan pemerintah, memperoleh pendampingan, serta memahami batasan dan tata cara kegiatan konservasi yang sesuai dengan ketentuan. Dengan begitu, masyarakat dapat menjalankan peran perlindungan penyu secara lebih aman dan terarah,” jelas Syarif.
Sementara itu, Kepala BLUD UPTD KKP3K KDPS Didik Riyanto menjelaskan bahwa pengenalan UKP menjadi langkah awal untuk membangun koordinasi tersebut. Pembentukan kelembagaan selanjutnya perlu mempertimbangkan kesiapan dan keterlibatan masyarakat setempat.
“Melalui sosialisasi ini, masyarakat mulai diperkenalkan dengan fungsi dan tanggung jawab UKP. Selanjutnya, perlu dibangun koordinasi antara kelompok masyarakat, pemerintah kampung, dan pengelola kawasan agar upaya pemantauan dan perlindungan penyu dapat berjalan dengan baik,” kata Didik.
Menjaga Pantai, Melindungi Habitat Penyu
Perlindungan penyu tidak dapat dipisahkan dari kondisi pantai sebagai tempat peneluran. Penumpukan sampah, khususnya plastik, dapat mencemari lingkungan pesisir dan membahayakan berbagai biota laut. Aktivitas manusia yang tidak terkendali juga berpotensi mengganggu kawasan yang digunakan penyu untuk bertelur.
Di Kampung Teluk Sumbang, selain sosialisasi UKP, juga dilakukan kegiatan pembersihan pantai. Sampah yang terkumpul dipilah berdasarkan jenisnya untuk memudahkan penanganan lebih lanjut.
Pudi Marthen, perwakilan masyarakat Kampung Teluk Sumbang mengatakan, pemahaman mengenai perlindungan penyu perlu disebarluaskan agar semakin banyak warga mengetahui cara menjaga satwa tersebut dan habitatnya.
“Pantai dan laut merupakan bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kami perlu memahami bagaimana menjaga penyu, termasuk ketika menemukan penyu yang naik ke pantai untuk bertelur. Harapannya, dengan adanya sosialisasi ini, semakin banyak warga yang peduli dan bersedia terlibat dalam upaya perlindungan penyu,” ungkapnya.
Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman, mengatakan bahwa upaya konservasi membutuhkan keterlibatan masyarakat yang didukung pengetahuan dan kapasitas yang memadai. Sosialisasi dan pengenalan UKP menjadi bagian dari proses membangun peran masyarakat dalam perlindungan penyu di tingkat tapak.
“Konservasi akan lebih kuat ketika masyarakat memiliki pemahaman dan kesempatan untuk terlibat. Melalui sosialisasi perlindungan penyu dan pengenalan UKP, kami ingin mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat dalam melindungi penyu, mulai dari memahami ancaman, mengenali aktivitas penyu, hingga mengetahui cara melakukan pemantauan dan pelaporan.
Proses ini membutuhkan kerja sama dengan pemerintah dan pengelola kawasan agar dapat berkembang secara berkelanjutan,” pungkasnya. (*/)
