TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan agar semakin mudah dijangkau masyarakat.
Salah satunya melalui peluncuran inovasi Program Peningkatan Pelayanan Akta Kematian Terpadu Bersama Rukun Tetangga (PLAKAT RT), Rabu (11/11/2026).
Inovasi yang digagas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Berau ini diharapkan mampu memangkas prosedur pengurusan akta kematian sekaligus mengurangi beban keluarga yang tengah berduka.
Dalam kesempatannya, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Disdukcapil dalam menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih dekat, mudah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, dokumen kependudukan bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan hak dasar masyarakat yang menjadi salah satu pintu untuk mengakses berbagai layanan publik lainnya.
“Pelayanan publik merupakan salah satu wajah utama pemerintah. Masyarakat menilai kehadiran pemerintah bukan hanya dari program pembangunan yang besar, tetapi juga dari pelayanan terhadap kebutuhan sehari-hari,” ungkap Sri.
Ia menilai, pemerintah harus terus berbenah dengan menghadirkan sistem pelayanan yang tidak hanya menunggu masyarakat datang, tetapi mampu menjangkau hingga lingkungan tempat tinggal warga.
Melalui PLAKAT RT, keterlibatan ketua RT diperkuat sebagai unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, proses pengurusan akta kematian diharapkan dapat berlangsung lebih terintegrasi dan responsif.
Sri Juniarsih menyoroti bahwa pengurusan dokumen kematian sering kali dilakukan keluarga dalam situasi yang tidak mudah. Ketika kehilangan anggota keluarga, masyarakat membutuhkan perhatian dan kemudahan, bukan justru dihadapkan pada prosedur panjang yang menyita waktu.
“Jangan sampai masyarakat yang sedang berduka justru harus menghadapi prosedur yang panjang dan menyita waktu untuk mengurus dokumen yang menjadi haknya,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta inovasi tersebut benar-benar memberikan kemudahan, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan.
Namun, keberhasilan program ini membutuhkan koordinasi seluruh pihak. Disdukcapil diminta memastikan sistem dan mekanisme pelayanan berjalan optimal, sementara para ketua RT perlu mendapatkan pemahaman serta pendampingan agar mampu membantu masyarakat dengan tepat.
Bupati Sri juga mengingatkan agar inovasi pelayanan publik tidak hanya dinilai dari peluncuran maupun kecanggihan sistem yang digunakan. Hal terpenting adalah manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan sebuah inovasi bukan terletak pada seberapa bagus nama programnya, seberapa meriah peluncurannya, atau seberapa canggih teknologi yang digunakan. Ukuran keberhasilannya adalah seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta PLAKAT RT dilaksanakan secara berkelanjutan melalui implementasi, evaluasi, dan penyempurnaan. Sosialisasi juga harus diperkuat agar masyarakat mengetahui keberadaan program tersebut serta memahami cara mengaksesnya.
Selain inovasi pelayanan administrasi kependudukan, Sri Juniarsih turut mengapresiasi langkah Disdukcapil dalam membuka ruang komunikasi publik melalui siaran langsung Instagram bertajuk iPak Capil Tanya Dong.
Ia menyebut, kanal komunikasi digital tersebut menjadi sarana membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sehingga warga dapat menyampaikan pertanyaan, keluhan, maupun kebutuhan terkait pelayanan administrasi kependudukan.
“Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus bersedia mendengarkan pertanyaan, keluhan, dan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia berharap ruang komunikasi tersebut dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan sosialisasi dengan memberikan jawaban yang jelas, mudah dipahami, serta solutif. Pendekatan serupa juga diharapkan dapat dikembangkan perangkat daerah lainnya.
Di sisi lain, Bupati Sri juga memberikan perhatian terhadap pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia berharap kegiatan peninjauan UMKM yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan tersebut dapat menjadi kesempatan melihat langsung potensi, kreativitas, sekaligus kebutuhan para pelaku usaha lokal.
Sri menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik harus berjalan beriringan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah tidak hanya dituntut menghadirkan pelayanan yang berkualitas, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh lebih mandiri dan produktif.
“Melalui peluncuran PLAKAT RT dan penguatan berbagai kanal pelayanan, kita berharap kehadiran pemerintah semakin dirasakan masyarakat, baik melalui kemudahan administrasi maupun keterbukaan komunikasi. Inovasi tersebut diharapkan juga menjadi bagian dari perbaikan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat,” kuncinya. (ADV)
Penulis: Wahyudi
Editor: Dedy Warseto
