TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Persoalan status kepemilikan lahan di Kampung Manunggal Jaya, Kabupaten Berau, menjadi kendala bagi rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau pun menyiapkan pendampingan hukum untuk membantu mencari solusi atas sengketa tersebut.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan Pemkab Berau siap memfasilitasi penyelesaian persoalan pertanahan agar tidak berlarut-larut dan memiliki kejelasan hukum.
Komitmen itu disampaikan Gamalis saat berdialog dengan aparat pemerintahan kampung dan masyarakat Manunggal Jaya beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut turut dihadiri kepala kampung, sekretaris kampung, ketua RT, serta warga yang berkaitan dengan persoalan lahan.
Sengketa mencuat setelah adanya klaim kepemilikan dari pihak tertentu terhadap lahan yang selama ini menjadi bagian dari kawasan lahan kampung. Persoalan ini menjadi perhatian karena bidang tanah tersebut direncanakan untuk mendukung pembangunan KDMP.
“Kami akan menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan melibatkan lembaga bantuan hukum yang berada di lingkungan Pemkab Berau,” ujar Gamalis.
Menurutnya, pendampingan hukum diperlukan untuk mengurai persoalan sekaligus memberikan arahan mengenai langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Ia menegaskan, penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan menelusuri dasar kepemilikan lahan serta memperhatikan hak dan kepentingan masing-masing pihak.
“Kami berharap penyelesaian yang ditempuh tidak menimbulkan persoalan baru maupun merugikan pihak-pihak yang berkaitan dengan lahan tersebut,” tuturnya.
Gamalis juga mengimbau seluruh pihak agar mengikuti proses penyelesaian secara baik dan mengedepankan mekanisme hukum. Menurutnya, kepastian status lahan menjadi hal penting sebelum rencana pembangunan KDMP dapat dilanjutkan.
“Yang terpenting, persoalan ini dapat diselesaikan secara baik dengan tetap menghormati hak masing-masing pihak. Kita ingin ada jalan keluar yang adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” ungkapnya.
Pemkab Berau berharap fasilitasi dan pendampingan hukum tersebut dapat membuka jalan bagi penyelesaian sengketa sekaligus memberikan kepastian mengenai status lahan di Kampung Manunggal Jaya.
Gamalis menegaskan, rencana pembangunan KDMP dapat ditindaklanjuti setelah persoalan pertanahan memperoleh kejelasan dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap proses ini bisa menghasilkan kepastian mengenai status lahan. Jika persoalannya sudah jelas dan terselesaikan sesuai aturan, rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dapat ditindaklanjuti,” pungkasnya. (*/)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
