TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau terus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah yang dilakukan perusahaan di wilayah Berau.
Pengawasan dilakukan melalui pemantauan lapangan, edukasi hingga penyuluhan kepada pihak perusahaan.
Dalam kesempatannya, Kepala DLHK Berau, Zulkifli Azhari, mengatakan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan tetap berjalan meski terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Menurutnya, sejumlah perusahaan memiliki perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat ruang gerak pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan maupun penindakan harus menyesuaikan dengan kewenangan yang telah diatur dalam regulasi.
“Kalau secara regulasi, sekarang ada yang menjadi kewenangan pusat. Tapi di daerah kita tetap melakukan pengawasan. Kalau ada permintaan dari pemerintah pusat untuk membantu melakukan pengawasan atau menangani temuan, tentu kita jalankan,” ujar Zulkifli.
Ia menjelaskan, DLHK Berau tidak hanya turun ketika terjadi persoalan lingkungan. Pengawasan secara rutin juga dilakukan untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan, termasuk limbah yang dihasilkan dari aktivitas operasional.
Selain pemantauan, DLHK juga memberikan edukasi dan penyuluhan kepada perusahaan agar pengelolaan limbah dilakukan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar.
“Kita tetap melakukan edukasi, penyuluhan dan pemantauan secara lokal di perusahaan-perusahaan. Jadi bukan hanya menunggu ketika ada insiden,” katanya.
Zulkifli menyebut persoalan regulasi menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Terutama ketika berkaitan dengan perusahaan yang izin atau kewenangan pengawasannya berada di pemerintah pusat.
Meski demikian, DLHK Berau tetap menjalankan fungsi pengawasan di daerah dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat apabila ditemukan persoalan atau diperlukan penanganan lebih lanjut.
“Yang menjadi kendala lebih kepada regulasi dan kewenangan. Kalau izinnya dari pusat, tentu ada mekanisme yang harus kita ikuti. Tetapi kalau kita diminta membantu, kita tetap turun dan menjalankan tugas,” jelasnya.
Pengawasan tersebut juga mencakup sejumlah aspek lingkungan yang menjadi bagian dari kewajiban perusahaan. Salah satunya berkaitan dengan pengelolaan persampahan yang menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja lingkungan perusahaan.
Zulkifli mengatakan, DLHK turut memantau pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam pengelolaan sampah, termasuk tindak lanjut terhadap catatan maupun temuan yang muncul dalam proses evaluasi.
“Termasuk kemarin dalam PROPER, masalah persampahan juga kita monitor. Kita lihat bagaimana mereka melaksanakan dan kita pantau tindak lanjutnya,” ucapnya.
Dirinya menambahkan, DLHK Berau memastikan pengawasan lingkungan tetap dilakukan sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah pusat pun menjadi bagian penting agar pengelolaan limbah dan lingkungan oleh perusahaan di Berau tetap berjalan sesuai ketentuan. (*/)
Penulis: Wahyudi
Editor: Ikbal Nurkarim
