TANJUNG REDEB, PORTALBERAU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menerima audiensi Aliansi Masyarakat Berau untuk membahas 18 tuntutan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Berau pada Selasa (15/9/26). Pertemuan berlangsung di Ruang Sangalaki, Kantor Bupati Berau.
Dalam audiensi tersebut, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir untuk memberikan penjelasan sesuai bidang masing-masing. Pemkab Berau menyatakan sejumlah tuntutan menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai kewenangan serta regulasi yang berlaku.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, terlebih sektor tersebut dipandang sebagai sumber daya strategis pascatambang.
“Pariwisata pasti akan kita prioritaskan, apalagi ini adalah sumber daya pascatambang. Terkait LOB, kita terus melakukan pengawasan agar tidak dijadikan tempat yang bisa merusak ekosistem laut kita,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan pemerintah terus melakukan pembenahan infrastruktur dan pelayanan kesehatan, termasuk menyiapkan pembangunan rumah sakit baru serta menyediakan ambulans speedboat untuk membantu masyarakat di wilayah pesisir.
“Terkait infrastruktur pelan-pelan kita benahi. Kemudian kesehatan kita juga menyediakan persiapan rumah sakit baru, tapi semua perlahan. Kami juga menyediakan ambulans speedboat sehingga masyarakat tidak lagi susah ketika ada masyarakat pesisir yang membutuhkan,” jelasnya.
Pada sektor ketenagalistrikan, Pemkab Berau telah berkoordinasi dengan PLN UP3 Berau agar pemadaman bergilir dapat diminimalkan. Sementara persoalan ketenagakerjaan, pemerintah terus mendorong perusahaan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal.
“Terkait ketenagakerjaan kita sering menyampaikan ke perusahaan untuk menerima tenaga kerja lokal dan dapat menjadi prioritas, kecuali SDM di bidang tertentu yang memang tidak kami miliki,” katanya.
Untuk persoalan BBM, Pemkab Berau juga telah berkoordinasi dengan Pertamina dan menyurati BPH Migas terkait penambahan kuota. Pembatasan pembelian BBM bagi jasa kirim dan travel, menurutnya, akan terus dikaji agar tidak menghambat aktivitas usaha.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan audiensi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat.
“Ini adalah penyampaian apresiasi. Dari 18 tuntutan kita kumpulkan kepala-kepala OPD sesuai bidangnya sehingga mereka dapat menyampaikan langsung dan segera direalisasikan jika memang sesuai aturan,” ungkapnya.
Pihaknya menambahkan, beberapa persoalan membutuhkan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
“Pemkab Berau tentu berkomitmen karena memang kewajiban kita. Beberapa hal memang harus dilakukan kepada pemerintah di atasnya seperti Pemprov dan pusat, jadi kita lakukan perlahan,” terangnya. (*/)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
