TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah pada 2027 dinilai perlu menjadi perhatian serius, terutama karena berpotensi memberikan dampak terhadap pergerakan ekonomi masyarakat di daerah, termasuk Kabupaten Berau.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Berau (UMB), Muhammad Bayu, mengatakan kondisi fiskal daerah tidak dapat dilihat hanya dari sisi penghematan anggaran. Menurutnya, kebijakan fiskal juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal.
Ia menilai pemerintah pusat perlu memperhatikan kondisi daerah yang mengalami tekanan fiskal agar kebijakan efisiensi tidak justru memperlemah perekonomian masyarakat.
“Memang seharusnya pemerintah pusat juga harus memandang dampak dari kondisi ini terhadap perekonomian daerah, terutama daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat rendah, ekonomi kita tidak bisa bergerak,” ujarnya.
Pria yang juga Rektor UMB ini menjelaskan, peningkatan daya beli sangat bergantung pada kemampuan masyarakat memperoleh pendapatan. Salah satu sektor yang selama ini memiliki peran besar dalam menciptakan perputaran ekonomi adalah belanja pemerintah, khususnya melalui berbagai proyek pembangunan yang menyerap tenaga kerja.
Ketika proyek pemerintah berkurang atau tertunda, menurutnya, masyarakat yang sebelumnya menggantungkan pendapatan dari pekerjaan tersebut berpotensi kembali kehilangan sumber penghasilan. Kondisi itu semakin berat apabila aktivitas perusahaan swasta juga mengalami perlambatan.
“Kalau proyek-proyek pemerintah dikurangi atau terhentikan, masyarakat yang sebelumnya bekerja bisa kembali menganggur. Di sisi lain, perusahaan swasta juga sedang mengalami perlambatan. Kalau ini terjadi bersamaan, pengangguran kita bisa bertambah,” jelasnya.
Karena itu, Bayu mendorong pemerintah daerah memperkuat sektor ekonomi yang memiliki potensi menjadi sumber pendapatan alternatif masyarakat. Dua sektor yang dinilainya strategis ialah UMKM dan pariwisata.
Menurutnya, Berau memiliki keunggulan pariwisata yang sangat besar, terutama destinasi bahari seperti Kepulauan Derawan dan Maratua. Namun, potensi tersebut perlu dikelola secara serius agar tidak hanya mendatangkan wisatawan, tetapi juga meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pariwisata dan UMKM ini merupakan potensi daerah yang harus kita bangkitkan. Pemerintah daerah harus konsen melakukan pembinaan terhadap objek-objek wisata yang ada, supaya semakin maju dan PAD-nya juga bisa kembali ke daerah,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan biaya transportasi menuju destinasi wisata Berau yang relatif tinggi. Menurutnya, aspek konektivitas perlu menjadi bagian dari strategi pengembangan pariwisata agar kunjungan wisatawan dapat meningkat.
Selain itu, Bayu menilai pemerintah perlu membangun pola kerja sama antardaerah maupun dengan pelaku usaha. Hal tersebut penting agar aktivitas wisatawan yang masuk melalui daerah lain tetap memberikan kontribusi ekonomi bagi Berau.
“Jangan sampai wisatawan datang ke daerah kita, tetapi kita hanya menerima sampahnya. Kita harus bisa mendapatkan kontribusi, PAD, atau retribusi dari aktivitas pariwisata tersebut,” tegasnya.
Pihaknya berharap tekanan fiskal 2027 tidak hanya direspons dengan pengurangan belanja, tetapi juga melalui strategi memperkuat sumber-sumber ekonomi baru agar daya beli masyarakat tetap terjaga. (*/)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
