TANJUNG REDEB, PORTALBERAU – Rapat dengar pendapat dilakukan oleh DPRD Kabupaten Berau pada Senin (7/9/26) di Ruang Rapat Gabungan Komisi Sekretariat DPRD Berau.
Rapat tersebut dilaksanakan berkaitan dengan terjadinya antrean panjang masyarakat dalam memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) baik Subsidi maupun Non Subsidi.
Agend ini pun dihadiri Sales Branch Manager (SBM) Kaltimut III Fuel Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Pertamina Jobber Berau yang berada di Samburakat, Pertamina Jobber Tarakan, Perwakilan Pertamina Patra Niaga Balikpapan, Diskoperindag Berau, dan Aliansi masyarakat yang baru saja menggelar aksinya.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menyampaikan bahwa RDP ini merupakan inisiatif dari legislatif dalam melihat permasalahan BBM yang terjadi di masyarakat.
“Ini merupakan usulan kami, dikarenakan kita lihat memang dimasyarakat saat sangat sukit dalam memperoleh BBM, makanya kita gelar RDP hari ini,” ujarnya.
Dirinya menyebutkan bahwa saat ini masyarakat menghadapi kesulitan karena adanya keterlambatan distribusi ke SPBU dari Pertamina.
“Jadi ada keterlambatan distribusi karena terkendala cuaca, inilah kita harapkan peran Jober untuk menggunakan cadangan yang ada disana,” tuturnya.
Pihaknya pun meminta agar pengawasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dapat dilakukan secara masif dalam proses pendistribusian BBM terutama terhadap BBM bersubsidi.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami menyampaikan keluhannya terkait kuota BBM yang ada di Kabupaten Berau belum menyentuh pesisir.
“Kami mendapatkan keluhan dari masyarakat bahwa mereka sangat kesulitan dalam memperoleh BBM terutama mereka yang berprofesi nelayan,” terangnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah meminta kuota Kabupaten Berau harus ditambah. Begitupun dengan komitmen pendistribusian dari Jobber harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah harus bersama-sama dengan kami untuk langsung menuju BPH Migas agar kiranya kuota BBM dapat ditambah,” bebernya.
“Kami juga meminta komitmen Jobber agar pendistribusian tidak terlambat lagi dan tidak mendahulukan daerah lain karena Jobber itu ada di Berau,” sambungnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2026 Diskoperindag Berau mengusulkan 83.201 KL Namun yang di realisasi dan diberikan kepada Kabupaten Berau sebanyak 47.312 KL. (*/)
Penulis: Muhammad Izzatullah
Editor: Dedy Warseto
